Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rudi Hartono
Penulis Lepas dan Peneliti

Penulis lepas dan pendiri Paramitha Institute

Di Balik Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi

Kompas.com - 11/09/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEMUA orang mengimpikan happy-ending. Bagi pemimpin politik, happy-ending itu adalah legacy yang menuai pujian dari generasi ke generasi.

Menjelang pengujung kekuasaannya, Presiden Joko Widodo berpotensi mewarisi legacy sebagai Presiden dengan tingkat kepuasan (approval rating) tertinggi sepanjang sejarah.

Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 74,3 persen. Sementara survei lain, seperti LSI dan SMRC, menyebut tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi di atas 80 persen.

Kalau memakai angka LSI dan SMRC, maka approval rating pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merupakan yang tertinggi di dunia.

Merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Morning Consult Political Intelligence pada 23-29 Agustus 2023, approval rating Jokowi mengungguli rekor yang dipegang Perdana Menteri India Narendra Modi sebesar 76 persen.

Approval rating pemerintahan Jokowi berjarak sangat jauh dari Lula da Silva (50 persen), Joe Biden (40 persen), Justin Trudeau (40 persen), Emmanuel Macron (26 persen), Olaf Scholz (25 persen), dan Mark Rutte (25 persen).

Di negeri kita, hasil survei kerap kali memantik pro dan kontra. Apalagi jika penilaian terhadap hasil survei berbasiskan fanatisme politik dan residu polarisasi Pilpres 2019.

Tak bisa dipungkiri, selama dua periode memerintah, Jokowi membawa banyak sekali kemajuan. Namun, tak bisa dipungkiri pula, ada persoalan kebangsaan yang belum terselesaikan, seperti ketimpangan ekonomi, ancaman krisis ekologi, kualitas SDM yang rendah, dan korupsi.

Di sinilah letak masalahnya, hasil survei tampak compang-camping jika disandingkan dengan realitas kebangsaan.

Sejumlah penjelasan

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, yang melambung sangat tinggi, bukan tanpa penjelasan.

Dari penjelasan lembaga survei, terutama LSI, SMRC, dan Indikator Politik, musababnya ada dua yang pokok: pertama, keberhasilan Jokowi mengendalikan inflasi; dan kedua, pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi covid-19.

Selama pemerintahannya, Jokowi memang sangat sukses mengendalikan inflasi. Inflasi tahunan Indonesia turun dari 8,36 persen pada 2014 menjadi hanya rata 3 persen sepanjang 2015-2021. Bahkan pernah di angka 1,68 persen pada 2020 dan terendah dalam sejarah Indonesia.

Beliau juga berhasil membawa Indonesia keluar lebih cepat dari krisis yang dipicu oleh pandemi covid-19. Selama pandemi, ekonomi Indonesia tidak pernah tumbuh negatif: 2020 (2,07 persen) dan 2021 (3,69 persen). Dan rebound pada 2022 (5,31 persen).

Penjelasan ini sangat masuk akal. Ada banyak kajian dan riset yang menunjukkan kelindan antara situasi ekonomi dan approval rating pemerintahan (Henry c. Kenski, 1977; Kristen R. Monroe, 1978, George Edwards, 1985).

Temuan Ipsos, misalnya, menunjukkan betapa inflasi berkorelasi langsung pada approval rating Joe Biden. Semakin tinggi inflasi, maka approval rating Joe Biden justru menurun (Riset Ipsos, 2022).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com