Respons Positif Para Peserta Pemilu atas Usulan Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Waktu pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diusulkan maju 45 hari dari jadwal semula.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pendaftaran yang mulanya dibuka 25 November 2023 maju menjadi 10 Oktober 2023.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, masa pendaftaran diusulkan maju menjadi 10-16 Oktober untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

Pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur masa kampanye dilaksanakan 15 hari sejak capres-cawapres ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu mengatur masa kampanye dimulai 19 November 2023.

"Dengan demikian, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden (harus dilakukan) pada 13 November 2023," ujar Idham, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: Pendaftaran Capres-Cawapres Diusulkan Dipercepat, PDI-P: Kami Ikut Penetapan KPU

Sebelum menetapkan pasangan capres-cawapres, KPU harus melakukan serangkaian tahap seleksi, mulai dari verifikasi, perbaikan administrasi, hingga tes kesehatan capres-cawapres.

Karena pertimbangan itu, KPU berencana memajukan pendaftaran capres-cawapres.

"Nah, KPU merancang tanggal 10 sampai 16 Oktober 2023," tutur Idham.

Rancangan ini dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPR dan pemerintah sebelum disahkan.

Rancangan yang diusulkan di tengah-tengah proses pemilu ini mendapat respons positif dari para kontestan pemilu.

PDI-P siap ikut keputusan KPU

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah memiliki bakal capres menyatakan siap mengikuti apa pun keputusan penyelenggara pemilu.

"Pada dasarnya, PDI-P mengikuti penetapan yang ditetapkan oleh KPU. Kalau KPU menetapkan pendaftaran misalnya tanggal 10, ya kami akan mengikuti pendaftaran dari tanggal 10-16 tersebut," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristianto saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: PKB Ingin Anies-Cak Imin Jadi Pendaftar Pertama di KPU untuk Pilpres 2024

Hasto menyampaikan, partainya taat asas dan memegang etika politik sehingga mengikuti aturan KPU.

"Ketika kami bekerja sama, kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah mengkhianati. Itu yang dilakukan PDI-P," ujar dia.