Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Siapkan Kampanye Pemenangan Ganjar di Kampus

Kompas.com - 09/09/2023, 15:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ahmad Basarah mengungkapkan pihaknya bakal menyiapkan kampanye pemenangan Ganjar Pranowo di kampus atau perguruan tinggi.

Basarah mengatakan, tim pemenangan nasional akan menyusun kegiatan Ganjar setelah mantan Gubernur Jawa Tengah itu selesai menunaikan ibadah umroh.

Pernyataan itu Basarah sampaikan saat ditemui awak media di sela-sela acara grand launching Pelatihan Juru Kampanye Gen Z Menuju Pemilu 2024 di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ada Scene Ganjar Shalat di Tayangan Azan Maghrib, PDI-P Sebut Bukan Politik Identitas

“Tim pemenangan nasional di situ kemudian akan kami susun jadwal kegiatan Mas Ganjar termasuk kegiatan beliau di dalam kampus,” kata Basarah, Sabtu (9/9/2023).

Basarah menuturkan, PDI-P merespons dengan positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kampanye digelar di kampus.

Menurutnya, hampir 26 persen organisasi yang mendaftar menjadi tim kampanye relawan Ganjar berasal dari generasi Z dan milenial.

Untuk diketahui, generasi Z lahir di periode 1997-2012 sementara generasi milenial lahir pada 1981-1996. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaporkan bahwa 56 persen pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari kelompok Generasi Z dan milenial.

“Ini membuktikan dukungan Mas Ganjar dari kalangan Gen Z dan Milenial ini cukup besar,” tutur Basarah.

Meski demikian, kata Basarah, PDI-P mewanti-wanti agar kampanye yang akan digelar di kampus mengandung unsur pendidikan politik.

Baca juga: PPP Bantah Partai Koalisi Deadlock Tentukan Cawapres Ganjar Pranowo

Kampanye di kampus tidak boleh membawa isu yang memecah belah masyarakat, memutar kebohongan, fitnah, dan black campaign.

“Saya kira batasan itu penting untuk dilakukan agar tidak terjadi politisasi kampus hanya untuk demi kepentingan calon calon tertentu saja,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Basarah juga mengungkapkan, acara Pelatihan Juru Kampanye Gen Z Menuju Pemilu 2024 digelar Muda Mudi untuk Indonesia (MM UI) Hebat.

Organisasi itu terdiri dari aktivis mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo usai menghadiri serah terima jabatan di kantornya, Rabu (6/9/2023).KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Ganjar Pranowo usai menghadiri serah terima jabatan di kantornya, Rabu (6/9/2023).

“Sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi para Jurkam dari Gen Z dan Milenial untuk kalangan generasi mereka sendiri,” kata dia.

Sebagai informasi, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.

Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023).

Dua pemohon dalam perkara itu, dua orang pemohon, Handrey Mantiri dan Ong Yenni, menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan itu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Ridwan Kamil Digadang Cawapres Ganjar, Politikus PDI-P: Semua Baru Pasti Kalau Sudah Diumumkan Megawati

Larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah tercantum tanpa syarat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Namun, pada bagian Penjelasan, tercantum kelonggaran yang berbunyi, “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, bagian Penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com