Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardiono: Kader NU Ada di Mana-mana, Paling Banyak di PPP

Kompas.com - 09/09/2023, 06:18 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan kader organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) paling banyak mengikuti politik praktis di PPP.

Dia menyebut dua partai yang dinilai banyak memiliki kader NU seperti Golkar dan PKB, tidak menutup kemungkinan ada juga di Nasdem dan PDI-Perjuangan.

"Kader Nahdliyin ada ada di Golkar, ada di PKB, paling banyak di PPP," ujar dia dalam acara Gaspol di Kompas.com, Rabu (7/9/2023).

Klaim Mardiono tersebut membuat PPP yakin suara Nahdliyin akan lebih besar ke PPP ketimbang partai lainnya.

Baca juga: Sindir Cak Imin, Ketum PPP: Keberpihakan NU Tentu ke Anak Pertama, Adiknya Sabar Dulu

"Bahwa masing-masing kader itu, kader itu lah yang akan membawa konstituen untuk membawa keterpilihan kader-kader Nahdliyin yang mencalonkan diri dari PPP," imbuh dia.

Sebab itu, Mardiono merasa tidak khawatir dengan deklarasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Menurut dia, suara Nahdliyin nantinya tergantung pada masing-masing kader NU yang akan menjadi mesin politik partai masing-masing.

Baca juga: Koalisi Perubahan Yakin Anies-Cak Imin Tetap Dapat Dukungan Suara NU, meskipun...

"Ini tergantung pada masing-masing kader, kan punya pengikut, jadi nanti tidak satu arah, karena ada tadi saya sebutkan," imbuh dia.

Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyatakan tak mendukung atau mencalonkan tokoh mana pun dalam kontestasi pemilihan presiden.

"Ketua PBNU sudah menegaskan bahwa organisasi itu yang menanguing kaum NU tidak mencalonkan (capres atau cawapres)," ucap Mardiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com