Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang “Kompas”: Suara PKB di Kalangan NU Jatim 18,6 Persen, Ungguli Gerindra

Kompas.com - 06/09/2023, 15:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas merekam elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama (NU).

Elektabilitas partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut mencapai 10,2 persen di kalangan pemilih NU secara nasional.

Angka itu naik dibanding survei Litbang Kompas periode Januari 2022, di mana potensi elektoral PKB saat itu sebesar 8,5 persen.

Elektabilitas PKB di kalangan pemilih NU ini menjadi yang ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Menurut survei, elektabilitas PDI-P di kalangan responden NU sebesar 22,9 persen, sedangkan Gerindra 19,9 persen.

Baca juga: Blak-blakan Yenny Wahid Tutup Pintu Dukungan untuk Anies-Cak Imin

Pemilih kalangan NU sendiri banyak tersebar di Jawa Timur. Di kalangan responden NU di Jatim, suara PKB lebih besar lagi, yaitu 18,6 persen.

Suara PKB di kalangan NU di Jawa Timur ini lebih besar ketimbang Gerindra yang mengantongi dukungan 13,7 persen, namun masih di bawah PDI-P yang mendulang 32,9 persen suara.

Secara umum, elektabilitas PKB berada di urutan ketiga dengan raihan angka 7,6 persen.

Sementara, tingkat ekterpilihan PDI-P berada di urutan pertama dengan 24,4 persen dukungan, dan Gerindra di urutan kedua dengan elektabilitas 18,9 persen.

Baca juga: Hanya Muhaimin yang Bisa...

Berikut perincian suara sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 menurut survei terbaru Litbang Kompas

Total responden umum

  • PDI Perjuangan: 24,4 persen
  • Partai Gerindra: 18,9 persen
  • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 7,6 persen
  • Partai Golkar: 7,2 persen
  • Partai Demokrat: 7 persen
  • Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 6,3 persen
  • Partai Nasdem: 5,9 persen
  • Partai Amanat Nasional (PAN): 3,4 persen
  • Partai Persatuan Indonesia (Perindo): 3,4 persen
  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 1,6 persen
  • Lainnya: 2,7 persen
  • Tidak tahu/tidak jawab: 11,6 persen

Baca juga: Bantah Nasdem dan Masyumi, KPK Tegaskan Pemanggilan Cak Imin Tak Terkait Politik

Responden NU secara nasional

  • PDI Perjuangan: 22,2 persen
  • Partai Gerindra: 19,9 persen
  • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 10,2 persen
  • Partai Golkar: 5,8 persen
  • Partai Demokrat: 7,6 persen
  • Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 6,7 persen
  • Partai Nasdem: 6 persen
  • Partai Amanat Nasional (PAN): 2,9 persen
  • Partai Persatuan Indonesia (Perindo): 3 persen
  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 1,9 persen
  • Lainnya: 1,3 persen
  • Tidak tahu/tidak jawab: 12,5 persen

Responden NU di Jawa Timur

  • PDI Perjuangan: 32,9 persen
  • Partai Gerindra: 13,7 persen
  • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18,6 persen
  • Partai Golkar: 1,9 persen
  • Partai Demokrat: 6,8 persen
  • Partai Nasdem: 3,7 persen
  • Partai Amanat Nasional (PAN): 1,2 persen
  • Partai Persatuan Indonesia (Perindo): 1,2 persen
  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 1,2 persen
  • Lainnya: 2,5 persen
  • Tidak tahu/tidak jawab: 16,3 persen

Besarnya suara PKB di kalangan NU, khususnya di Jawa Timur, disinyalir jadi alasan dipilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Sebab, suara Anies masih minim di wilayah tersebut.

Adapun survei Litbang Kompas ini digelar pada 27 Juli-7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia.

Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,65 persen. Survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

Baca juga: Mendadak Cak Imin Dipanggil KPK dan Harapan Anti Cawe-cawe di Tahun Politik

Halaman:


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com