Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 96 Negara Jadi Pasien IMF, Hampir Separuh Dunia

Kompas.com - 30/08/2023, 15:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 96 negara sudah menjadi pasien dari Dana Moneter Internasional atau IMF.

Hal itu disampaikannya mengutip keterangan dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

Menurut Jokowi, jumlah negara yang menjadi pasien IMF saat ini hampir mencapai setengah dari semua negara di dunia.

"Saya bertanya kepada Managing Director IMF, terakhir berapa negara yang jadi pasiennya IMF?(Dijawab) 96 negara," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Mahasabha Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, pada Rabu (30/8/2023) yang disiarkan langsung YouTube KMHDI Pusat.

Baca juga: Gubernur BI: Kita Tidak Peduli dengan Pernyataan IMF

"Hampir separuh negara di dunia sekarang ini pasiennya IMF. Artinya tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah," ujar dia. 

Presiden mengatakan, negara-negara di dunia sudah bisa mengatasi pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir selama tiga tahun.

Namun, setelah pandemi selesai, negara-negara dunia banyak yang tidak mampu mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan.

"Pandemi bisa mengatasi, tapi krisis ekonominya tidak bisa. Pandeminya bisa diatasi, krisis pangan tidak bisa. Bisa mengatasi pandemi tapi pangan harganya naik lebih dari 50 persen, lebih dari 100 persen," ujar Jokowi.


Bahkan, menurut Kepala Negara, di sejumlah negara anggota Uni Eropa, saat ini terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 700 persen.

Menurut Presiden, dunia saat ini mengalami tantangan yang semakin tidak mudah.

"Kita tahu hampir tiga tahun pandemi kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah, dan banyak negara negara di dunia setelah menghadapi pandemi ekonominya langsung jatuh," ujar Jokowi.

Baca juga: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Jadi 5 Persen

Di sisi lain, ada rivalitas antar-negara dunia yang semakin meningkat. Tidak hanya antara Rusia dan Ukraina tetapi juga di kawasan yang dekat dengan Indonesia.

Selain itu, kata Jokowi, dampak perubahan iklim sudah dirasakan hampir semua negara di dunia.

"Yang biasanya dingin jadi, yang biasanya panas jadi lebih panas, gelombang panas, super El Nino sebuah hal ini yang harus kita sikapi dengan bijak," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com