Belum Masa Kampanye, Gibran hingga FX Rudy Sudah Ajak Warga Pilih PDI-P dan Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kader PDI-P sudah mulai mengajak warga memilih partai politik bernomor urut 3 dan bakal capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo, pada hari pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Ajakan ini diungkapkan lewat akun resmi PDI-P pada platform media sosial Twitter/X sejak 10 hari terakhir. Para kader melakukannya sambil mengenakan seragam kebesaran partai berlogo banteng.

Padahal, masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023, sedangkan ajakan memilih merupakan unsur utama kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar. Terima kasih," ungkap Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden RI Joko Widodo dalam video yang diunggah PDI-P, Senin (21/8/2023).

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Jateng Solid Menangkan Ganjar di Bawah Pimpinan Puan

Begitu pula Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang merupakan Wali Kota Medan.

"Saya Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan ingin menyampaikan dan ingin mengajak bersama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti," kata Bobby dalam video yang diunggah PDI-P, Minggu (20/8/2023).

"Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hattrick khususnya di Kota Medan, dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan. Merdeka!" lanjutnya.

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS pada pemilu 2024 nanti untuk memilih dan memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo.#PDIPerjuangan#GanjarUntukSemua#GanjarPresiden#GerakCepatIndonesiaMaju#MEnangkanGAnjar pic.twitter.com/RHglAMIQoo

— PDI Perjuangan (@PDI_Perjuangan) August 21, 2023

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Solo, FX Rudy, juga menganjurkan hal senada dal video yang diunggah pada Sabtu (26/8/2023).

"Saya FX Hady Rudyatmo mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial, generasi Z, mari kita pilih Ganjar Pranowo sebagai presiden untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi," ujar FX Rudy.

Baca juga: PDI-P dan Hanura Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Strategi Menangkan Ganjar

Di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, partai politik peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai 28 November 2023 melalui Pasal 69 beleid tersebut.

KPU menjelaskan, dalam Pasal 79, sebelum masa kampanye, partai politik peserta pemilu hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Namun, sosialisasi itu hanya bersifat internal.

Dalam sosialisasi secara internal tersebut, partai politik hanya diperbolehkan memasang bendera secara internal, juga menggelar pertemuan terbatas secara internal dengan terlebih dulu memberi tahu KPU dan Bawaslu.

Dalam sosialisasi itu, partai politik dilarang memuat unsur ajakan.

Baca juga: Menerka Efek Jokowi ke Ganjar dan Prabowo, Survei Membuktikan...

Karena hanya dapat diselenggarakan secara internal, maka partai politik peserta pemilu dilarang untuk menyebarkan bahan kampanye maupun alat peraga kampanye yang memuat identitas, citra diri, atau ciri khusus partai.

Penjelasan PDI-P

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap video para kepala daerah PDI-P yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo bukanlah bentuk kampanye.

Dia membantah jika hal itu diduga menyalahi aturan Pemilu 2024 yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

"Berdasarkan aturan pemilu, yang tidak boleh itu adalah pertama, kampanye sebelum saatnya yang dilakukan oleh tim kampanye. Kami belum memiliki tim kampanye," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Hasto menegaskan bahwa tim kampanye PDI-P baru akan didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden resmi ditetapkan.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Megawati Jamu Rombongan Hanura dengan Mi Ayam sebelum Pertemuan di Markas PDI-P

Hal kedua, menurut Hasto, sejauh ini bahkan visi misi capres dan cawapres belum disampaikan.

Sebab, KPU sendiri disebut belum mencapai tahapan penetapan paslon Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, Hasto mengeklaim apa yang disampaikan para kepala daerah PDI-P itu hanyalah bagian pendidikan politik kepada masyarakat.

"Itu merupakan tugas dari partai politik termasuk kepala daerah yang juga diusung oleh partai politik melakukan sosialisasi terhadap calon yang diusung oleh masing-masing partainya. Agar rakyat tahu ini bagian dari pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia," sebut Hasto.

Tindak tegas

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga berulang kali menekankan bahwa segala bentuk kreatif kegiatan sosialisasi sah-sah saja, asal tidak mengajak memilih.

Dosen hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai Bawaslu RI harus menindak kejadian ini dan tidak punya ruang untuk berkelit.

Baca juga: PPATK: Dana Kampanye di 11 Provinsi Berisiko Tinggi Jadi Sarana Pencucian Uang

Pertama, ada unsur ajakan memilih. Kedua, PDI-P merupakan partai politik peserta Pemilu 2024.

Ketiga, kendati pendaftaran bakal capres di KPU belum digelar, tetapi PDI-P merupakan satu-satunya partai yang melampaui ambang batas pencalonan presiden.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sudah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang akan mereka usung sejak 21 April 2023