Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tolong Ingatkan Pemimpin yang Akan Datang, Jangan Ekspor Bahan Mentah

Kompas.com - 19/08/2023, 17:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, masyarakat harus berani mengingatkan pemimpin di masa depan untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah.

Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sabtu (19/9/2023) sore.

"Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi, jangan ekspor bahan mentah, nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Sekarang Zamannya Anak Muda, Saya Ini Generasi Lawas

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, Indonesia pernah mengalami booming minyak pada dekade 1970-an dan booming kayu pada 1980-an.

Akan tetapi, lanjut Jokowi, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan nilai tambah karena masih mengekspor minyak dan kayu dalam bentuk mentah.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan kebijakan hilirisasi industri agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

"Kalau hannya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju, jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu," kata Jokowi.

Ia mengakui bahwa kebijakan hilirisasi pasti akan mendatangkan tekanan dari World Trade Organization, International Monetary Fund, maupun sejumlah negara.

Namun demikian, Jokowi mengatakan, tekanan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan hilirisasi.

"Jangan mundur, jangan kemudian tidak berani melanjutkan, akan rugi besar kita," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Baca juga: Apa Itu Food Estate? Program Jokowi yang Diakuinya Gagal di Sejumlah Daerah

Jokowi pun mengeklaim, kebijakan hilirisasi industri telah menggenjot pendapatan negara dari segi pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak.

Ia mencontohkan, setelah pemerintah menyetop ekspor nikel mentah pada 2020, nilai ekspor nikel bertambah dari Rp 32 triliun menjadi Rp 510 triliun.

"Bayangkan, negara memungut dari 32 triliun, setelah hilirisasi negara memungut dari 510 triliun, pilih mana?" ujar Jokowi.

Hilirisasi, kata dia, juga telah membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak.

"Itu baru nikel, kalau nanti setop bauksit, setop tembaga, setop timah, setop batu bara, setop minyak kelapa sawit CPO, setop rumput laut ekspor rumput laut mentah, setop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri?" kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com