AMAN Sayangkan Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Singgung Pengakuan Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyayangkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sama sekali tidak menyinggung pengakuan keberadaan masyarakat adat.

Deputi II Sekjen Aman bidang Advokasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Erasmus Cahyadi mengatakan dalam pidatonya, Jokowi hanya menyinggung sedikit soal isu lingkungan, tapi tidak dengan pengakuan masyarakat adat dan reformasi agraria.

"Ada beberapa kata kunci dari pidato yang menurut saya kita lihat bersama. Pertama dalam pidato itu Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung soal agenda-agenda reforma agraria, pengakuan masyarakat adat, soal lingkungan juga disinggung sangat minor," kata Erasmus dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Jubir Gerindra Tepis Jokowi Cawe-cawe Dukung Prabowo-Gibran

Erasmus mengatakan, Jokowi malah menyinggung besaran dana desa yang sudah digelontorkan sebesar Rp 2.045 triliun sejak ia menjabat.

Begitu juga soal cita-cita Indonesia Emas 2045 yang dicapai tanpa singgungan dengan pengakuan masyarakat adat di Indonesia.

Jokowi, kata Erasmus, menyinggung soal perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi yang tak lain adalah masalah yang dinilai justru timbul saat Jokowi berkuasa.

"Tema-tema ini adalah tema yang kontroversial selama 10 tahun terakhir, kepastian hukum dalam 10 tahun terakhir terjerembab pada kepastian undang-undang," ucapnya.

Baca juga: Tanggapi Pidato Jokowi soal Pemimpin Masa Depan, Anies: Negara Ini Bukan Karya Satu Orang

Erasmus juga menggarisbawahi pidato Jokowi yang dinilai mendukung kebijakan-kebijakan tidak populer yang seringkali mengorbankan masyarakat adat.

"Ada beberapa hal lain yang juga disinggung dalam pidato antara lain yaitu yang dikehendaki seorang pemimpin yang memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan meski tidak populer," kata Erasmus.

"Kita tahu kalau saya dan kawan-kawan mungkin bisa kita memahami arah seperti ini. Hal lain itu nampaknya industri tambang, sawit, itu memang menjadi primadona karena dua hal itu disinggung untuk mencapai kemajuan ekonomi," imbuh dia.

Tema yang dipilih Jokowi tersebut dinilai menjadi tanda isu tentang masyarakat adat dan reformasi agraria jalan di tempat.

"Ini menunjukkan selama pemerintahan Jokowi memang tidak ada kemajuan berarti dari agenda-agenda selama ini kita dorong, agenda pengakuan masyarakat adat, reforma agraria, keadilan ekologis, itu nyaris menjadi tetap menjadi pertanyaan besar," ucap dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan yang disampaikan pada sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 16 Agustus 2023.

Ada beragam isu yang disampaikan Jokowi dalam pidato tersebut mulai dari isu politik, hilirisasi, lapangan kerja dan tingkat pengangguran, target pertumbuhan ekonomi hingga ketahanan pangan.