JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai sejatinya proyek food estate pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah langkah kebijakan positif.
Hal ini disampaikan saat ditanya soal proyek food estate dibela oleh sejumlah partai pemerintah, salah satunya Gerindra, tetapi PDI-P malah mengkritik.
"Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).
Oleh sebab itu, PDI-P disebut tengah melakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi food estate.
Baca juga: Food Estate Tetap Masuk RAPBN 2024 di Tengah Tudingan Proyek Kejahatan Lingkungan...
Dia melanjutkan, dalam waktu dekat juga akan ada pihak-pihak Non-Governmental Organization (NGO) menyampaikan ke partainya terkait implementasi food estate yang dinilai tidak berjalan baik.
Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDI-P sejatinya mendukung kebijakan food estate tersebut.
Dia pun sepakat dengan pernyataan Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono yang mengajak semua pihak untuk mensukseskan proyek lumbung pangan itu
"Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate.
Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Jokowi yang Disebut PDI-P Proyek Kejahatan Lingkungan
Kritik itu disampaikan ketika Hasto dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).
Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.