Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Merdeka dari Politik Uang

Kompas.com - 17/08/2023, 07:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Memuliakan politik gagasan berarti memuliakan cita-cita bersama, kebaikan bersama. Politik gagasan menawarkan ikhtiar bersama menata sistem kehidupan yang berkeadilan.

Bila politik uang menjauhi pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan, perdebatan-perdebatan, politik gagasan justru memuliakannya, menganjurkannya.

Ada kewajiban politik bagi calon pemimpin politik pada politik gagasan. Kewajiban itu akan dilunasi melalui produk politik. Bisa peraturan perundang-undangan. Bisa pula kebijakan-kebijakan. Melalui produk politik itu rakyat menilai kinerja para pemimpinnya.

Para calon pemimpin politik mestinya tidak sembunyi, tidak menjauh dari rakyat calon pemilih. Mestinya para calon pemimpin bukan hanya memasang gambar. Media hanyalah alat bantu untuk “menghadirkan” diri para calon pemimpin.

Karena itu, politik gagasan tidak bisa instan. Perlu ikhtiar membangun. Ada kristalisasi keringat. Jabatan politik bukan lapangan pekerjaan. Bukan profesi pada umumnya.

Jabatan politik bukan untuk hidup, melainkan panggilan hidup. Butuh pengalaman dan kesungguhan politik.

Itulah yang disebut kader dan kaderisasi politik. Di negara demokratik modern, kader dan kaderisasi politik adalah tugas dan tanggung jawab pokok partai politik.

Partai politik harus mendidik dan menyiapkan para anggotanya menjadi kader pemimpin politik. Dari sudut ini, saya menilai, partai politik kita masih payah. Di mata saya, agak aneh partai politik membuka rekrutmen calon pemimpin politik kepada masyarakat umum.

Kita tak boleh menyerah. Politik harus diperjuangkan untuk dikembalikan sebagai jalan menuju kemaslahatan bersama.

Aktivitas politik harus kembali dihayati sebagai pelaksanaan prinsip keyakinan dan pencapaian idealisme politik. Sebagai panggilan pelayanan dan pengabdian bagi kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara. Bekerja demi publik. Bukan pribadi, bukan pula kelompok.

Sepak terjang pemimpin politik harus senantiasa memberikan keteladanan dan berimplikasi pada pendidikan politik bangsa. Inilah basis etis politik gagasan.

Saya percaya hal itu bukan teori belaka. Sebenarnya telah lama hidup dan berkembang di masyarakat kita. Bahkan menjadi modal utama pembentukan bangsa.

Para pendiri bangsa akan kesulitan membangun kebangsaan yang kuat di tengah realitas kemajemukan masyarakat tanpa gagasan cerdas dan didasari etika yang kuat.

Kemerdekaan dan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dengan jelas merefleksikan peran politik gagasan.

Melemah dan menjauhnya politik gagasan akan melahirkan kehidupan berbangsa-negara yang makin tak menentu. Negara akan dengan mudah ditawan kepentingan elite tertentu.

Kita tidak ingin melihat makin banyak pemimpin politik menjadi narapidana korupsi justru pada usia Indonesia yang terus bertambah.

Karena itu, menyongsong Pemilu 2024, mari kita upayakan “merdeka dari politik uang”. Bung Karno, Bung Hatta dan pejuang kemerdekaan meraih kemerdekaan dengan politik gagasan, maka kita merayakannya dengan politik gagasan pula.

Dirgayahu Republik Indonesia. Merdeka!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com