Merdeka dari Politik Uang

INTI Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tak lain adalah pemulihan harkat martabat manusia. Di mana pun ada pengingkaran terhadap harkat martabat manusia, di sana pula akan muncul perlawanan dan perjuangan untuk memulihkannya.

Kata Bung Karno, sang proklamator, proklamasi kemerdekaan bagaikan “jembatan emas”. Di seberang jembatan itulah dibangun kehidupan yang memuliakan harkat martabat manusia Indonesia.

Saya melihatnya sebagai “politik gagasan”, politik pemuliaan masa depan manusia Indonesia secara bersama. Politik sebagai jalan menuju kemaslahatan bersama.

Kemerdekaan bangsa Indonesia tak akan pernah diraih dan bertahan bila rakyat dan para pemimpinnya waktu itu menyerah pada akal-akalan penguasa kolonial.

Kemerdekaan hanya akan menjadi mimpi belaka bila rakyat dan para pemimpinnya mau dihargai sebatas “kenikmatan sesaat secara personal”, atau secara sederhana disebut “politik uang”.

Rakyat dan para pemimpinnya melawan politik uang, melawan transaksi politik yang tak menghargai harkat manusia. Melawan arogansi elite penguasa yang tak mau tahu bahwa “orang lain” (the others) juga punya mimpi dan harapan masa depan.

Karena itu, proklamasi kemerdekaan yang diteken Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia dan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, tak lain adalah manifesto politik gagasan.

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-78 bertepatan dengan tahun politik menjelang Pemilu 2024. Merdeka dari politik uang, saya kira, perlu menjadi perhatian serius kita bersama.

Meski hanya beberapa menit di bilik suara, saat itu sejatinya kita menandatangani kontrak dengan para calon pemimpin politik, orang-orang yang kelak membuat dan memutuskan kebijakan.

Apa yang kita kontrakkan? Tak lain masa depan kita! Maka sangat tidak masuk akal bila masa depan itu hanya dikontrakkan senilai satu paket sembako, atau selembar dua lembar uang kertas warna merah bergambar proklamator.

Politik uang bukan omong kosong. Diakui sendiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bahwa politik uang masih terjadi sampai saat ini. Bahkan, ia menyebut biaya hingga Rp 40 miliar untuk menjadi anggota legislatif dari Jakarta.

“Politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin pada acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, (Kompas.com, 12/08/2023).

Tinggalkan politik uang, muliakan politik gagasan. Kembalikan politik sebagai jalan menuju kemaslahatan umum.

Politik uang bukan hanya menistakan derajat kemanusiaan, melainkan juga potensial membuat negara tersandera oleh kepentingan kelompok kecil semata.

Bukan hanya berujung pada korupsi yang makin menggila, melainkan juga membuat negara hanya mengurus kepentingan elite semata.

Memuliakan politik gagasan berarti memuliakan cita-cita bersama, kebaikan bersama. Politik gagasan menawarkan ikhtiar bersama menata sistem kehidupan yang berkeadilan.

Bila politik uang menjauhi pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan, perdebatan-perdebatan, politik gagasan justru memuliakannya, menganjurkannya.

Ada kewajiban politik bagi calon pemimpin politik pada politik gagasan. Kewajiban itu akan dilunasi melalui produk politik. Bisa peraturan perundang-undangan. Bisa pula kebijakan-kebijakan. Melalui produk politik itu rakyat menilai kinerja para pemimpinnya.

Para calon pemimpin politik mestinya tidak sembunyi, tidak menjauh dari rakyat calon pemilih. Mestinya para calon pemimpin bukan hanya memasang gambar. Media hanyalah alat bantu untuk “menghadirkan” diri para calon pemimpin.

Karena itu, politik gagasan tidak bisa instan. Perlu ikhtiar membangun. Ada kristalisasi keringat. Jabatan politik bukan lapangan pekerjaan. Bukan profesi pada umumnya.

Jabatan politik bukan untuk hidup, melainkan panggilan hidup. Butuh pengalaman dan kesungguhan politik.

Itulah yang disebut kader dan kaderisasi politik. Di negara demokratik modern, kader dan kaderisasi politik adalah tugas dan tanggung jawab pokok partai politik.

Partai politik harus mendidik dan menyiapkan para anggotanya menjadi kader pemimpin politik. Dari sudut ini, saya menilai, partai politik kita masih payah. Di mata saya, agak aneh partai politik membuka rekrutmen calon pemimpin politik kepada masyarakat umum.

Kita tak boleh menyerah. Politik harus diperjuangkan untuk dikembalikan sebagai jalan menuju kemaslahatan bersama.

Aktivitas politik harus kembali dihayati sebagai pelaksanaan prinsip keyakinan dan pencapaian idealisme politik. Sebagai panggilan pelayanan dan pengabdian bagi kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara. Bekerja demi publik. Bukan pribadi, bukan pula kelompok.

Sepak terjang pemimpin politik harus senantiasa memberikan keteladanan dan berimplikasi pada pendidikan politik bangsa. Inilah basis etis politik gagasan.

Saya percaya hal itu bukan teori belaka. Sebenarnya telah lama hidup dan berkembang di masyarakat kita. Bahkan menjadi modal utama pembentukan bangsa.

Para pendiri bangsa akan kesulitan membangun kebangsaan yang kuat di tengah realitas kemajemukan masyarakat tanpa gagasan cerdas dan didasari etika yang kuat.

Kemerdekaan dan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dengan jelas merefleksikan peran politik gagasan.

Melemah dan menjauhnya politik gagasan akan melahirkan kehidupan berbangsa-negara yang makin tak menentu. Negara akan dengan mudah ditawan kepentingan elite tertentu.

Kita tidak ingin melihat makin banyak pemimpin politik menjadi narapidana korupsi justru pada usia Indonesia yang terus bertambah.

Karena itu, menyongsong Pemilu 2024, mari kita upayakan “merdeka dari politik uang”. Bung Karno, Bung Hatta dan pejuang kemerdekaan meraih kemerdekaan dengan politik gagasan, maka kita merayakannya dengan politik gagasan pula.

Dirgayahu Republik Indonesia. Merdeka!