Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Merdeka dari Politik Uang

Kompas.com - 17/08/2023, 07:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INTI Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tak lain adalah pemulihan harkat martabat manusia. Di mana pun ada pengingkaran terhadap harkat martabat manusia, di sana pula akan muncul perlawanan dan perjuangan untuk memulihkannya.

Kata Bung Karno, sang proklamator, proklamasi kemerdekaan bagaikan “jembatan emas”. Di seberang jembatan itulah dibangun kehidupan yang memuliakan harkat martabat manusia Indonesia.

Saya melihatnya sebagai “politik gagasan”, politik pemuliaan masa depan manusia Indonesia secara bersama. Politik sebagai jalan menuju kemaslahatan bersama.

Kemerdekaan bangsa Indonesia tak akan pernah diraih dan bertahan bila rakyat dan para pemimpinnya waktu itu menyerah pada akal-akalan penguasa kolonial.

Kemerdekaan hanya akan menjadi mimpi belaka bila rakyat dan para pemimpinnya mau dihargai sebatas “kenikmatan sesaat secara personal”, atau secara sederhana disebut “politik uang”.

Rakyat dan para pemimpinnya melawan politik uang, melawan transaksi politik yang tak menghargai harkat manusia. Melawan arogansi elite penguasa yang tak mau tahu bahwa “orang lain” (the others) juga punya mimpi dan harapan masa depan.

Karena itu, proklamasi kemerdekaan yang diteken Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia dan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, tak lain adalah manifesto politik gagasan.

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-78 bertepatan dengan tahun politik menjelang Pemilu 2024. Merdeka dari politik uang, saya kira, perlu menjadi perhatian serius kita bersama.

Meski hanya beberapa menit di bilik suara, saat itu sejatinya kita menandatangani kontrak dengan para calon pemimpin politik, orang-orang yang kelak membuat dan memutuskan kebijakan.

Apa yang kita kontrakkan? Tak lain masa depan kita! Maka sangat tidak masuk akal bila masa depan itu hanya dikontrakkan senilai satu paket sembako, atau selembar dua lembar uang kertas warna merah bergambar proklamator.

Politik uang bukan omong kosong. Diakui sendiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bahwa politik uang masih terjadi sampai saat ini. Bahkan, ia menyebut biaya hingga Rp 40 miliar untuk menjadi anggota legislatif dari Jakarta.

“Politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin pada acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, (Kompas.com, 12/08/2023).

Tinggalkan politik uang, muliakan politik gagasan. Kembalikan politik sebagai jalan menuju kemaslahatan umum.

Politik uang bukan hanya menistakan derajat kemanusiaan, melainkan juga potensial membuat negara tersandera oleh kepentingan kelompok kecil semata.

Bukan hanya berujung pada korupsi yang makin menggila, melainkan juga membuat negara hanya mengurus kepentingan elite semata.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com