Tekankan Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia, Puan Singgung RPJPN 2025-2045

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyinggung soal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia 2025-2045.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Sidang Paripurna Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024.

Ia mengatakan, RPJPN itu harus mampu menekankan politik pembangunan Indonesia.

Adapun setelah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan Indonesia secara menyeluruh dilakukan secara bertahap.

Perencanaan itu pun dirumuskan melalui UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

“Untuk periode selanjutnya akan dibentuk UU RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Saat ini, RUU RPJPN terbaru masih dalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah dan ditargetkan selesai pada September 2023,” ujar Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Pimpin Sidang Paripurna 2023-2024, Puan: DPR Sudah Telurkan 64 UU sejak 2019

Beleid tersebut nantinya akan menjadi pedoman perencanaan pembangunan nasional kedua yang disusun pada era reformasi.

Dalam penyusunannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) RPJPN 2025-2045 juga melibatkan aspirasi dari masyarakat luas.

Namun, Puan ingin keberadaan UU tersebut di masa depan bisa lebih dioptimalkan sehingga dapat memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dengan begitu, setiap kepala pemerintahan, mulai dari sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota, diharapkan tidak lagi memiliki visi serta misi pembangunannya masing-masing.

Oleh karena itu, ia menilai tugas membangun bangsa dan negara Indonesia ke depan tidaklah mudah.

Pasalnya, terdapat sederet tantangan yang perlu dihadapi bersama, mulai dari situasi eksternal, seperti geopolitik, geoekonomi, serta disrupsi teknologi dan informasi, hingga globalisasi nilai budaya.

“Ada juga permasalahan lain, seperti sumber daya manusia (SDM), middle-income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrem, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan. Semua tantangan ini harus bisa dihadapi,” paparnya.

Baca juga: Puan: Tidak Ada Artinya Kekuasaan bila Rakyat Terbelah

Tak hanya itu, Puan juga menyoroti perkembangan ideologi transnasional yang dinilainya bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai jati diri Indonesia.

Adapun untuk mengantisipasi hal tersebut, Puan ingin agar politik pembangunan Indonesia lebih diperkuat.