Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Didukung Banyak Partai, Demokrat Kenang Menangkan SBY-JK meski Minim Dukungan

Kompas.com - 13/08/2023, 22:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merasa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah cukup diisi oleh 3 partai politik, yakni Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Herzaky, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) pada 2004 lalu juga didukung oleh sedikit partai. Namun, pasangan SBY-JK berhasil memenangi pilpres.

"Demokrat sendiri merasa tiga parpol sebagai fondasi dasar Koalisi Perubahan sudah sangat cukup. Pengalaman Pilpres 2004 ketika Pak SBY dan Pak JK juga hanya didukung sedikit partai," ujar Herzaky saat dimintai konfirmasi, Minggu (13/8/2023).

Herzaky menjelaskan, yang lebih penting dari dukungan partai politik adalah dukungan dari rakyat.

Baca juga: Nasdem Kalah Suara, Demokrat-PKS Sepakat Anies Segera Umumkan Bakal Cawapres

Dia mengeklaim, rakyat saat ini mengiginkan perubahan sehingga Demokrat akan memperjuangkan perbaikan.

"Kita perjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia lebih baik, rakyat banyak akan mendukung kita," tuturnya.

Herzaky mengatakan, sebaiknya saat ini mereka mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang ada di koalisi.

Dia menegaskan koalisi harus yakin dengan kekuatan yang dimiliki saat ini.

"Kalau kita tidak fokus, dan tidak yakin dengan kekuatan sendiri, bagaimana yang di luar koalisi bisa yakin dengan kita?" ucap Herzaky.

Baca juga: Pernah Temui Megawati, Kenapa PAN Akhirnya Pilih Prabowo sebagai Capres?

Sementara itu, terkait Prabowo Subianto yang mendapat suntikan dukungan dari PAN dan Golkar, Herzaky menyatakan Demokrat menyambut baik.

Adapun Prabowo kini didukung oleh 4 partai parlemen, di antaranya seperti Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar.

"Kini, 9 parpol parlemen sudah jelas mendukung capres yang mana. Kita harapkan sama-sama bisa berlayar menuju Pilpres 2024. Mari berkompetisi dengan jujur, adil, demokratis, tanpa tekanan, tanpa intimidasi," jelasnya.

"Biarkan proses koalisi berjalan dengan alamiah. Kita berikan sebanyak mungkin alternatif terbaik calon pemimpin nasional kepada rakyat Indonesia. Inilah tugas penting parpol di Pilpres 2024," imbuh Herzaky.

Baca juga: PPP Ucapkan Selamat Golkar-PAN Dukung Prabowo, Sebut Peluang Sandiaga Cawapres Ganjar Makin Besar

Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com