Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ogah Jawab Sentilan PBNU dan Yenny Wahid, Cak Imin: Barang Lawas Enggak Usah Dibahas

Kompas.com - 12/08/2023, 06:13 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak mau menjawab sentilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan putri mendiang Gus Dur Yenny Wahid.

Mulanya, ia ditanya awak media soal pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang mengatakan bahwa PKB bukan partai politik (parpol) yang merepresentasikan NU.

“Barang lawas, enggak usah dibahas,” ujar Muhaimin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023) malam.

Baca juga: Cak Imin: Jadi Anggota DPR dari Jakarta Butuh Biaya hingga Rp 40 Miliar

Kemudian, Muhaimin juga dimintai tanggapan soal pendapat Yenny yang menilainya sulit jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) karena sudah pernah mengkhianati Gus Dur sebagai guru politiknya.

Wis enggak usah dibahas, itu barang lawas kabeh (semua) itu,” ucap dia.

Di sisi lain, Muhaimin mengaku tak mempersoalkan kedekatan bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kerap menunjukkan kedekatan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Padahal, Erick merupakan figur yang tengah didorong Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi bacawapres Prabowo.

Sementara, PKB ingin posisi itu diisi oleh Muhaimin.

“Ya harus sering sama semua orang. Pokoknya kita harus terbuka seluas-luasnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Yenny mengungkapkan bahwa keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Cak Imin sebagai bacawapresnya.

Baca juga: Sindir Cak Imin yang Ngotot Jadi Bacawapres, Yenny Wahid: Gurunya Saja Dikudeta, apalagi Rakyat

 

Dia menyebutkan, perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu.

"Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi," kata Yenny dalam acara "Rosi" di Kompas TV, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com