Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Habibie dan Proyek Jip Banteng

Kompas.com - 11/08/2023, 21:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum Pindad meluncurkan jip taktis Maung untuk keperluan, di masa lalu sempat muncul jip buatan lokal yang diberi nama "Banteng."

Jip itu dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Keamanan (Puslitbang Hankam) pada 1979, atau saat masa pemerintahan Orde Baru.

Menurut pemberitaan surat kabar Kompas pada 12 Oktober 1979, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie melihat langsung purwarupa jip itu.

Bahkan dia sempat melakukan uji ketahanan terhadap jip itu secara sederhana. Caranya adalah dengan membanting pintu jip Banteng.

Baca juga: Kesaksian Habibie tentang Detik-detik Soeharto Akhiri 32 Tahun Kekuasaan...

Purwarupa jip Banteng itu diserahkan kepada B.J. Habibie yang juga menjabat Kepala Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pada saat itu, Habibie mengatakan jip Banteng akan diuji secara menyeluruh di Laboratorium Uji Konstruksi (LUK) di Pusat Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) terletak di jalan raya Puspiptek-Serpong, yang ketika itu masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tangerang.

Akan tetapi, karena pada saat itu LUK Puspiptek Serpong masih dalam pembangunan dan baru rampung pada 1981. Maka uji tipe dilakukan di lapangan terbuka di lokasi itu.

Cara tes yang dilakukan adalah dengan mengendarai jip Banteng secara terus menerus buat menguji ketahanan seluruh komponen dan perawatan, kemungkinan timbulnya keretakan pada struktur rangka atau badan kendaraan, serta kekurangan lainnya.

Baca juga: Kejeniusan BJ Habibie Pimpin Masa Transisi ke Era Reformasi, Fahri Hamzah: Sempat Dicap Antek Orde Baru..

"Itulah alasan saya, mengapa berani mengambil kebijaksanaan tambahan empat jip Banteng lagi. Yakni untuk menguji kendaraan ini, agar dapat menyamai kualitasnya dengan jip-jip buatan luar negeri," ujar Habibie.

 

Hasil modifikasi

Sebenarnya jip Banteng merupakan hasil modifikasi dari jip Land Rover buatan Inggris.

Pembuatan jip itu melibatkan Puslitbang Hankam, PT Java Motor selaku pemegang merek Land Rover di Indonesia, yang berkolaborasi dengan pemilik bengkel bernama Subagio di Jalan Saharjo, Jakarta.

Dalam proses pengerjaan jip Banteng membutuhkan 400 gambar cetak biru dan menelan waktu 2.100 jam kerja.

Mulanya jip itu dibuat khusus untuk kebutuhan militer, tetapi muncul ide buat memasarkannya kepada kalangan sipil.

Baca juga: Langkah Awal Habibie sebagai Presiden: Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan

Jip itu menggunakan dapur pacu buatan Leyland dengan spesifikasi 4 silinder berkapasitas 2.280 cc, dengan keluaran tenaga 70 daya kuda.

Konsumsi bahan bakar mesin itu 1 liter berbanding 7 kilometer. Badan mobil dirancang mampu mengangkut 8 penumpang.

Jip itu dibuat dalam tipe bodi atap yang bisa dibuka tutup dengan bahan kanvas, serta atap permanen (hard top) untuk versi sipil.

Sedangkan bodi mobil dibuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel).

Baca juga: Kenang Awal Era Reformasi, Yusril Ungkap Rapat di Rumah yang Bikin BJ Habibie Tak Maju Lagi Jadi Presiden RI

Khusus jip Banteng tipe hard top dibekali mesin yang diambil dari Toyota Corolla dengan harapan konsumsi bahan bakar lebih irit. Selain itu, jip Banteng versi sipil tidak diberi perangkat penggerak roda 4x4.

Menurut Brigjen Otty Soekotjo yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Puslitbang Hankam, jip Banteng dibanderol Rp 5,4 juta.

Sedangkan versi sipil ditargetkan dijual seharga Rp 3 sampai 3,5 juta.

Pada saat itu baru 5 purwarupa jip Banteng yang dibuat. Akan tetapi, proyek jip Banteng tak pernah berlanjut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com