PPP Hormati Penentuan Cawapres di Tangan Megawati, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar.

Ia menyampaikan hal itu menjadi salah satu alasan munculnya wacana untuk mempertimbangkan langkah politik PPP jika Sandiaga Uno tak dipilih menjadi bakal RI-2.

“Dimaknai adalah, meskipun kita menghormati bahwa yang akan menentukan siapa pasangannya Pak Ganjar itu PDI-P atau Bu Mega, tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP itu sedang mengatakan,’Ya kami juga harus diajak bicaralah,’” papar Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Baca juga: PPP Pertimbangkan Langkah Politik jika Sandiaga Tak Jadi Cawapres Ganjar

Ia pun mengatakan wacana itu tak muncul sebagai wujud PPP ingin mengancam PDI-P.

Sebab, selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural.

Selain itu, PDI-P juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20 persen kursi di DPR RI.

“Ya tidak bisa dikunci, wong PDI-P sendirian maju (Pemilihan Presiden 2024) bisa kok,” sebut dia.

Baca juga: Tak Ambil Pusing jika Batal Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga: Saya Pernah Tinggalkan Posisi Wagub untuk Berjuang

Di sisi lain, Arsul mengungkapkan wacana untuk memikirkan langkah PPP ke depan juga muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi bahwa peluang Sandiaga semakin kecil untuk bersanding dengan Ganjar.

“Kan teman-teman PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih,” imbuh dia.

Diketahui, saat ini PDI-P telah bekerja sama dengan PPP, Partai Hanura, dan Perindo.

Sandiaga merupakan salah satu kandidat bacawapres yang tengah dipertimbangkan PDI-P bersama empat nama lain.

Keempatnya adalah Erick Thohir, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).