Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Beri Keleluasaan Yenny untuk Pikirkan Tawaran Jadi Bacawapres Anies

Kompas.com - 08/08/2023, 12:45 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberikan keleluasaan pada putri mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, untuk berpikir terkait tawaran menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sampai saat ini komunikasi Nasdem dan Yenny terjalin dengan baik.

“Ya biarlah dia melakukan tahapan-tahapan yang menurut dia perlu dilakukan, tidak terburu-buru,” ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (8/8/2023).

Baca juga: Nasdem Ungkap Anies Cari Bakal Cawapres yang Bisa Dongkrak Suara di Jateng dan Jatim, Usul Khofifah atau Yenny Wahid

Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah memastikan Anies tidak salah pilih pendamping.

Ali mengatakan, Yenny menjadi salah satu figur yang dianggap bisa membawa kemenangan untuk Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Menurut saya, menurut kami, (Yenny) memiliki kualifikasi untuk (jadi bacawapres) itu ya. Dia NU (Nahdlatul Ulama), dia Jawa Timur, seperti Gus Dur, dia plural,” tuturnya.

Terakhir, ia menekankan bahwa proses penentuan bacawapres dari figur luar koalisi tidak bertujuan menyingkirkan kandidat tertentu.

Baca juga: Masuk Bursa Cawapres Anies dan Ganjar, Yenny Wahid: Kalau Sudah Nyambung, Pasti Akan Deklarasi

Ali mengeklaim, upaya tersebut dilakukan untuk mencari pendamping Anies yang terbaik, yang bisa memberikan peluang kemenangan tertinggi.

“Semua bukan untuk menyingkirkan orang, tapi untuk Indonesia lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Yenny mengaku mendapatkan dua tawaran untuk menjadi bacawapres. Tawaran pertama datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadi pendamping Ganjar.

Kemudian, tawaran kedua diberikan Nasdem agar Yenny mau menjajaki Pilpres 2024 bersama Anies.

Namun, Yenny mengatakan saat ini masih ingin melakukan sejumlah hal sebelum memberikan keputusan.

“Istikharahnya panjang dulu, kalau saya tuh panjang, ngelakoni. Kalau orang Jawa itu ngelakoni yah, menjalani kayak gini berpuasa dulu lah, harus menjalani macam-macam ritual keagamaan dulu gitu baru kemudian gongnya,” sebut Yenny di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

“Saya juga harus nyekar ke makam Bapak saya (Gus Dur) dulu, panjang lah ini. Jadi enggak bisa cepat, enggak bisa buru-buru, gitu biar nyambung," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com