Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Kekeringan dan Kelaparan, Kemensos Bakal Bangun Lumbung Pangan di Papua Tengah

Kompas.com - 03/08/2023, 17:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan membangun sejumlah lumbung pangan atau lumbung sosial di beberapa distrik di Papua Tengah, yaitu di Agandugume, Sinak, dan Kuyawage.

Lumbung ini didirikan menyusul adanya kasus kekeringan dan kelaparan di wilayah tersebut. Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan TNI dan Freeport telah menyalurkan bantuan sebanyak 25,15 ton ke tempat tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, lumbung sosial dibangun untuk memudahkan warga mendapatkan bantuan secara cepat, bila terjadi bencana.

"Ini yang lagi kita lagi pikirkan. Karena kondisinya berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Di sana kondisi (suhunya) sampai minus (sehingga terjadi kekeringan). Itu berbeda," kata Risma saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Momen Mensos Risma Menangis Ceritakan Kondisi Kelaparan Warga Papua Tengah

Menurut rencana, lanjut Risma, lumbung-lumbung sosial itu akan diisi oleh umbi-umbian, meliputi talas, kentang, jagung, dan jenis lainnya yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.

Risma menyampaikan, umbi-umbian sebagai buffer stock itu akan ditanam terlebih dahulu saat musim dingin selesai. Sedangkan selama musim dingin, pemerintah akan menyuplai kebutuhan untuk Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi.

"Saya khawatir kalau kita simpan beras, sudah rusak. Kan kita enggak tau penyimpanannya seperti apa. Nanti kita akan coba tanam kentang, umbi-umbian untuk bisa disimpan. Mungkin kalau itu akan jauh lebih tahan dibandingkan beras," ucap Risma.

Selain umbi-umbian, pihaknya akan memberikan babi untuk diternak dan dirawat.

Nantinya jika musim dingin tiba dan krisis pangan kembali terjadi, babi-babi tersebut bisa disembelih dan dimakan bersama-sama.

"Kemarin kita diskusi (dengan pemuka agama) soal daging. Itu susah sekali, misalnya kita kirim daging yang ada bumbunya, mereka ngomong ini daging apa. Paling mudah kita akan ternakkan babi, kita gemukkan dengan dikoordinir gereja," jelas Risma.

Baca juga: Kekeringan di Papua Tengah, Kemensos Pastikan Bantuan Logistik 17,1 Ton Sudah Diterima Masyarakat

Lebih lanjut mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut pembangunan lumbung diperlukan mengingat beberapa distrik tidak terkoneksi langsung dengan pemerintah daerah setempat karena topografi.

Untuk menjemput bantuan saja, warga Distrik Agandugume perlu menempuh perjalanan selama dua hari satu malam dengan berjalan kaki hingga ke Distrik Sinak, tempat bantuan diturunkan.

"Saya tanya, bagaimana kalau saya kirim motor trail listrik. Kami punya, sudah siap mau kita bagikan, tapi enggak ada jalan (kecuali dengan berjalan kaki). Jadi mereka harus jalan kaki," jelasnya.

Sebagai informasi, gagal panen dan kekeringan terjadi dipengaruhi musim kemarau berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrim.

Fenomena ini membuat warga Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, kesulitan mendapatkan bahan makanan sejak Sabtu (3/6/2023). Kekeringan itu juga menyebabkan warga kesulitan mendapat air bersih.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak per Minggu (30/7/2023), bencana kekeringan ini telah berdampak pada kurang lebih 7.500 jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com