Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian Investasi/BKPM Optimistis Indonesia Tetap Jadi Negara Favorit Tujuan Investasi

Kompas.com - 31/07/2023, 14:53 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto mengatakan, pihaknya optimistis Indonesia masih menjadi negara favorit tujuan investasi.

Insya Allah kami optimistis karena kontribusi penanaman modal asing (PMA) 53,3 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 46,7 persen. (Ini) berarti ada harapan Indonesia menjadi negara tujuan untuk berinvestasi,” ujar Ady dalam acara web seminar atau webinar bertajuk "Peran Aktif Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Investasi" melalui live streaming di YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (26/10/2022).

Adapun webinar tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia (RI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Kompas.com.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan, realisasi investasi triwulan II-2023 mencapai Rp 349,8 triliun atau naik 15,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Baca juga: KKP Segel Resor Milik PMA di Kepulauan Riau

Sepanjang triwulan II-2023, realisasi PMA mencapai Rp 186,3 triliun atau naik sebesar 14,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai PMDN triwulan II-2023 adalah sebesar Rp 163,5 triliun atau naik 17,6 persen dibandingkan tahun lalu.

Untuk menggeliatkan perekonomian Indonesia, Ady mengungkapkan, pihaknya sangat terbuka menyambut PMA maupun PMDN yang akan berinvestasi di Tanah Air.

“Kami akan welcome dan memperlakukan PMA maupun PMDN tanpa ada pembeda karena investasi ini memiliki multiplier yang sangat luar biasa,” imbuhnya.

Menurut Ady, tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi secara nasional akan terganggu. Oleh karena itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta jajarannya untuk fokus meningkatkan investasi PMA dan PMDN di Jawa maupun luar Jawa.

Baca juga: Kementerian Investasi Rilis Realisasi PMDN Triwulan II 2023, Pemprov Riau Raih Peringkat 2

"Menteri Investasi/BKPM juga meminta (kami) tetap fokus menggeliatkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan ekonomi. Kami memberikan peluang kepada UKM karena memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan ekonomi nasional," tuturnya.

Ady mengatakan, Kementerian Investasi/BKPM selalu siap mengupayakan para investor, baik PMA dan PMDN, untuk bisa merealisasikan investasi di Indonesia.

Sebagai salah satu kementerian yang bebas untuk menarik investasi, kata dia, pihaknya akan memberikan layanan bersifat asistensi dan supervisi kepada pelaku usaha.

“Investasi itu ada by process, dari awal minat mendirikan usaha dengan berbadan hukum, legalitas di dalam online single submission (OSS), setelah itu persiapan konstruksi sampai produksi. Kami akan selalu memantau hal yang menjadi concern pemerintah saat ada investasi-investasi yang akan tumbuh,” ujar Ady.

Pentingnya kolaborasi, koordinasi, serta sinkronisasi

Pada kesempatan tersebut, Ady mengatakan bahwa kolaborasi dan sinkronisasi dengan stakeholder penting dilakukan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Adapun kolaborasi, koordinasi, serta sinkronisasi tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang komprehensif dan inklusif.

Lebih lanjut, Ady mengatakan, Kementerian Investasi/BKPM adalah suatu organisasi yang memiliki beberapa unit sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Dalam hal ini, kebetulan kami Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal selalu berupaya secara masif untuk memaksimalkan capaian realisasi investasi menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya menjawab pertanyaan salah satu peserta webinar.

Baca juga: Siapkan Indonesia Emas 2045, Insan Vokasi Harus Miliki 5 Skills Ini

Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, Ady mengungkapkan, pihaknya juga terus berupaya memperluas hilirisasi. Hal ini bisa dilihat di laman bkpm.go.id yang menjabarkan turunan dari hilirisasi yang sudah disampaikan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Adapun laporan tersebut berisikan acuan kepada masyarakat, khususnya bagi yang akan mengembangkan produk-produk atau turunan dari hilirisasi tersebut.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia sendiri menyampaikan bahwa proses industrialisasi lewat hilirisasi saat ini terus dikembangkan secara masif.

Sepanjang Januari-Juni 2023, Kementerian Investasi/BKPM mencatat, secara sektoral, realisasi PMA dan PMDN untuk industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya berada di peringkat pertama yaitu senilai Rp 89,0 triliun.

Realisasi investasi di industri logam meningkat hampir tiga kali lipat dalam tiga tahun, dari Rp 61,6 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 171,2 triliun di tahun 2022.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com