Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Kota Depok dan Visi Misinya

Kompas.com - 28/07/2023, 00:30 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Depok merupakan sebuah kota yang ada di Jawa Barat dan lokasinya berbatasan dengan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan.

Depok memiliki histori panjang sebelum kota ini menjadi seperti sekarang. 

Sejarah Kota Depok

Sebelum menjadi kota administratif, Kota Depok mulanya merupakan kota kecil. Melansir dari portal resmi Pemerintah Kota Depok, daerah pertama Depok yakni merupakan sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor.

Keterlibatan Tuan Tanah Belanda

Perkembangan Kota Depok rupanya juga ada peran dari seorang tuan tanah Belanda yang bernama Cornelis Chastelein.

Cornelis Chastelein mulai membuka lahan-lahan pertanian yang produktif di sana. Selain itu sejumlah fasilitas juga dibangun sebagai sarana penunjang aktivitas kehidupan masyarakatnya.

Penggarapan lahan untuk perkebunan dan pertanian di Kota Depok ini dibantu oleh 150 budaknya yang berasal dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, dan Pulau Rote.

Chastelein memiliki banyak pengikut di Depok. Ia bahkan mewariskan tanahnya pada 150 budaknya sampai terbentuk komunitas masyarakat asli Depok yang juga sebagian memiliki keturunan Belanda. 

Sampai kemudian pada saat Chastelein meninggal di tanggal 24 Juni 1714, komunitas masyarakat Depok tetap bertahan dengan sistem pemerintahan yang dibentuk secara mandiri untuk mengelola tanah Depok.

Nama Depok sendiri merujuk dari bahasa Belanda De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen yang berarti Organisasi Kristen yang Pertama.

Terbentuknya Gemeente Depok

Melansir dari historia.id, pasca meninggalnya Chastelein, Pemerintah Belanda mengizinkan Depok membentuk pemerintahan tersendiri setingkat Desa Otonom atau yang dikenal dengan Gementee Depok. 

Awal mula luas daerah Gementee Depok hanya 1.244 Ha. Gementee Depok ada di bawah naungan seorang Presiden dan terdiri atas kecamatan yang membawahi mandat (9 mandor) dan dibantu para pencalang polisi desa serta Kumitir atau Menteri Lumbung.

Setelah itu kemudian terjadi perjanjian pelepasan Depok antara Pemerintah RI dengan pimpinan Gemeente Depok pada 1952. 

Perubahan Status Tanah dari Hak Eigendom ke Tanah Partikelir

Hingga pertengahan 1714, status kepemilikan tanah Depok adalah hak milik (eigendom verponding). 

Kompleks tanah Kampung Baru yang ditetapkan sebagai tanah milik para Gubernur Jenderal VOC itu, kemudian secara bergantian, dijadikan milik pribadi gubernur jenderal.

Gubernur Jenderal Daendels kemudian mengambil lahan di istana Buitenzorg dan lingkungan sekitarnya. Sisanya dikaveling-kaveling dan dijual kepada individu swasta lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com