Munaslub Golkar Dinilai Sulit Digelar karena Kader Daerah Masih Main Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar sulit terlaksana dalam waktu dekat.

Sebab, menurut Arya, sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memilih bermain aman dengan tidak menyuarakan isu munaslub, supaya dapat berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Dari sisi kemungkinan untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya munaslub masih berat karena daerah sekarang memilih untuk cari aman, karena mereka tidak mau juga karir politiknya (terancam)," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Airlangga Hartarto dalam Bayang-bayang Kasus Ekspor Minyak Goreng dan Munaslub Golkar

Arya berpandangan, pencalonan sebagai anggota legislatif dan kepala daerah menjadi alat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk 'mengamankan' kader-kadernya di daerah.

Sebab, pencalonan tersebut sangat bergantung kepada tanda tangan Airlangga sebagai ketua umum.

"Kalau daerahnya ikut main-main politik, mendesak munaslub, tentu dia akan bisa tidak dapat nomor urut satu, bisa enggak dicalonkan, jadi daerah juga khawatir," kata dia.

Arya pun berpandangan, sikap tokoh-tokoh senior Golkar yang mulai mendorong munaslub tidak bakal banyak berpengaruh karena mereka tidak punya hak suara.

Baca juga: Pengamat: Wacana Munaslub Golkar Bisa Semakin Kencang, apalagi Pak Airlangga Diperiksa Kejagung

"Kalau daerahnya sudah mulai bergerak, itu baru bisa dilihat kans pelaksanaan munaslub, tapi kalau baru tokoh senior, Dewan Pembina, itu dia enggak punya hak suara," kata Arya.

Akan tetapi, ia menilai munaslub Golkar bisa saja terjadi jika ada peristiwa darurat, misalnya menyangkut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret Airlangga.

"Kecuali misalnya ada situasi-situasu darurat misalnya terkait perkembangan permintaan keterangan di Kejaksaan Agung misalnya, itu kan lain cerita," kata Arya.

Sebelumnya, sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartanto.

Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar yang diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Mereka menilai Airlangga tidak maksimal dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun demikian, desas-desus munaslub ini dibantah oleh elite Golkar, tak terkecuali Airlangga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mengeklaim, internal partainya masih solid.

"Enggak ada, agendanya bukan itu, enggak ada itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Belakangan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bersedia memimpin Golkar bila mendapatkan banyak dukungan.

Baca juga: Isu Munaslub, Elite Golkar: Pergantian Ketum Ada Waktunya, Ojo Kesusu

Namun demikian, Luhut tak ingin bermanuver jika upaya itu justru membuat hubungannya dengan Airlangga tidak baik.

"Kalau mereka mengatakan kami mau (mencalonkan Luhut sebagai ketua umum Golkar) dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik, itu aja. Sederhana kok,” kata Luhut saat wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (20/7/2023).

“Saya bilang saya enggak mau berkelahi sama Airlangga, enggak mau. Untuk apa saya berkelahi sama Airlangga? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa?” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu.