Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Indonesia Dorong ASEAN Selesaikan Tantangan Geopolitik Dunia

Kompas.com - 25/07/2023, 11:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Indonesia Joko Widodo, yang saat ini menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN, dengan tegas menyampaikan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh menjadi panggung persaingan atau alat bagi negara mana pun.

Komitmen ini diungkapkan oleh Joko Widodo dalam forum pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Jakarta pada 14 Juli 2023.

Pendekatan yang teguh ini mencerminkan niat ASEAN untuk menguatkan persatuan, solidaritas, dan sentralitas organisasi.

Hal ini bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan regional, dan mendorong kerjasama antarbangsa untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pernyataan ketua bergilir ASEAN ini juga menggarisbawahi adanya tantangan geopolitik yang sangat kompleks.

Terutama ketika organisasi regional ini berusaha mempromosikan kerja sama politik, ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggotanya, tantangan geopolitik juga ikut terlibat.

Tantangan geopolitik melibatkan beragam isu keamanan, ekonomi, politik, dan sosial yang berpengaruh pada stabilitas dan dinamika kawasan, sehingga kerja sama kadang-kadang sulit dicapai.

ASEAN sedang menghadapi "sindrom ketegangan" setelah terjadi sengketa perbatasan di beberapa negara anggota ASEAN, seperti sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN (seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) dengan China.

Bersamaan pula masuk kekuatan besar, saling berebut pengaruh. Kekuatan besar China, Amerika Serikat, dan Rusia tak pelak lagi saling bersaing. Bahkan rivalitas di kawasan ini, karuan saja bisa memengaruhi dinamika geopolitik ASEAN.

Kekuatan besar ini seringkali saling bersaing dan berkompetisi di kawasan ASEAN, yang berdampak pada stabilitas dan keamanan regional.

Negara-negara ASEAN seringkali terdorong untuk membuat pilihan strategis yang sulit, karena dampak dari rivalitas dan ketegangan antara kekuatan besar tersebut.

Ketika persaingan kekuatan besar mencuat, terutama dalam sengketa maritim seperti di Laut Cina Selatan, dinamika geopolitik di kawasan ASEAN sangat dipengaruhi.

Kompetisi kekuatan besar

Kekuatan besar adalah negara-negara dengan pengaruh besar di tingkat global, ekonomi yang kuat, dan kekuatan militer signifikan.

Ketika persaingan dan rivalitas antara kekuatan besar ini mencuat, sebutlah dalam sengketa maritim, jelaslah berdampak signifikan pada dinamika geopolitik di kawasan ASEAN.

Di mana persaingan antara kekuatan besar, Amerika Serikat dan China, memengaruhi dinamika sengketa wilayah dan klaim maritim di Laut Cina Selatan.

Maka negara-negara anggota ASEAN sering berada di antara tekanan dari kekuatan besar yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Belum lagi terhadap pengaruh ekonomi. Kekuatan besar yang bersaing dapat menggunakan kebijakan ekonomi dan investasi untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan ASEAN.

Bantuan pembangunan, investasi asing langsung, dan hubungan perdagangan dapat digunakan untuk memperkuat posisi kekuatan besar tertentu di kawasan.

Kompetisi kekuatan besar di kawasan ASEAN juga tidak sampai di situ, melainkan pula melangsungkan aliansi kemitraan: mencari sekutu di ASEAN. Sekutu ini penting untuk memperkuat posisi dan kepentingannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com