Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Mayoritas Responden Tak Percaya Anies Dijegal Jadi Capres

Kompas.com - 23/07/2023, 17:20 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas publik tidak mempercayai isu penjegalan Anies Baswedan dari posisi bakal calon presiden (capres).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari 1.220 responden, hanya 19,9 persen responden yang mempercayai isu penjegalan Anies.

“Kemudian kita tanya isu penjegalan Anies sebagai capres yang percaya terhadap isu inin itu 19,9 persen,” kata Burhan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube  Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Sementara itu, mayoritas responden tidak mempercayai isu penjegalan Anies dengan jumlah mencapai 46,7 persen.

Baca juga: AHY Tuding Koalisi Anies Dijegal, Luhut: Kampungan Itu!

Sementara, 33,4 persen responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab.

“Karena mungkin mereka enggak tahu ya,” tutur Burhan.

Lebih lanjut, para responden ditanya mengenai siapa pihak yang dianggap menjegal Anies maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebanyak 19,9 persen responden itu kemudian menjawab 10,1 persen lawan politik Anies, 8,5 persen PDI-P, 3,2 persen Ganjar Pranowo, Prabowo 3,2 persen, Megawati 3,1 persen, pemerintah 2,8 persen, dan lainnya.

Meski anggapan mereka ditujukan kepada banyak pihak, kelompok yang mempercayai isu ini hanya sebagian kecil dari seluruh responden.

“Sebagian besar tidak percaya sama isu itu,” papar Burhanuddin.

Sebagai informasi, isu penjegalan Anies muncul beberapa kali. Salah satunya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menduga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat untuk menjegal pencalonan Anies.

Menurut dia, anak buah Presiden Joko Widodo itu terus mengganggu soliditas Partai Demokrat yang menjadi anggota Koalisi perubahan untuk Persatuan (KPP).

Koalisi ini terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Jika salah satu dari partai itu keluar, maka Anies kehilangan tiket maju sebagai calon presiden.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Ada Upaya Jegal Anies Lewat PK Moeldoko

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, 3 April 2023.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com