Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Bantah Ada Dokter Mundur dari Keanggotaan karena Dukung UU Kesehatan

Kompas.com - 14/07/2023, 08:09 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menampik kabar soal adanya dokter yang mengundurkan diri dari organisasi itu karena mendukung pengesahan Undang-undang Kesehatan.

IDI diketahui merupakan salah satu organisasi profesi kesehatan yang paling lantang menolak beleid kontroversial itu.

Adib juga membantah rumor bahwa IDI memecat dokter yang berbeda pandangan.

"Ada teman-teman pendukung Rancangan Undang-undang Kesehatan, pernah atau tidak kami pecat dari organisasi? Tidak ada," kata Adib dalam program Rosi di Kompas TV bertajuk "UU Kesehatan Sah, Selamat Tinggal IDI", Kamis (13/7/2023) malam.

"Bahkan yang mengatakan dia mundur dari IDI, sampai sekarang tidak ada yang mundur dari IDI, walaupun dia menyatakan itu di media," sebutnya.

Baca juga: IDI Buka Suara Alasan Tolak UU Kesehatan: Banyak Pasal Krusial, Bukan Hanya soal Organisasi Profesi

Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang menyatakan IDI sebagai organisasi tunggal kedokteran di Indonesia.

Hal ini, menurut Mahkamah, sesuai Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Adib juga membantah bahwa IDI, yang dapat mengadili dokter secara etik dan disiplin, justru menjadi tameng untuk melindungi sesama dokter.

Ia menyinggung soal keberadaan majelis kehormatan disiplin di tubuh IDI, yang di dalamnya terdapat unsur perwakilan masyarakat.

"Kalau ada kaitan aduan dari masyarakat, di situ lah ada pengadilan profesi. Apakah kemudian tidak ada orang yang ditegur setelah kasus etik atau disiplin? Ada, banyak, yang STR-nya dicabut 6 bulan, 1 tahun, ada," ujar dia.

Baca juga: UU Kesehatan: Praktik Jual Beli Darah Diancam Penjara 3 Tahun

"Dan tidak ada yang mundur dari keanggotaan IDI, walaupun dia berbeda. Saya pertegas itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Tanda dan Gelar Kehormatan yang Diterima Prabowo dalam 5 Tahun Terakhir

Deretan Tanda dan Gelar Kehormatan yang Diterima Prabowo dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

Nasional
KPU Klaim 20 Pileg Ulang Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

KPU Klaim 20 Pileg Ulang Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

Nasional
PSI dan PBB Tak Tampak Ikut dalam Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

PSI dan PBB Tak Tampak Ikut dalam Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

Nasional
KLHK: Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, Tapi Tak Akan Separah 2023

KLHK: Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, Tapi Tak Akan Separah 2023

Nasional
Wapres Ma'ruf: Bansos Digunakan untuk Judi 'Online', Cabut Saja

Wapres Ma'ruf: Bansos Digunakan untuk Judi "Online", Cabut Saja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Turun | Penjelasan Yusril Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Turun | Penjelasan Yusril Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor

Nasional
Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, Ke Depan Akan Menguat

Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, Ke Depan Akan Menguat

Nasional
Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com