Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pakar Golkar Tolak Munaslub Pencopotan Airlangga, Cium Ada "Penumpang Liar"

Kompas.com - 13/07/2023, 19:29 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan pihaknya menolak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait pencopotan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Agung Laksono mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar baru-baru ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan pemenangan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres).

“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Klaim Tetap Solid, DPP Golkar: Tidak Satu Pun Pengurus DPD Usulkan Munaslub

Agung menduga bahwa isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar sengaja dikait-kaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar Golkar.

Bahkan, menurutnya, isu Munaslub ini merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu kekompakan Partai Golkar yang saat ini solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Agung juga mencurigai adanya "penumpang liar" di dalam internal Golkar.

“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan mengembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar. Padahal, Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan,” kata Agung Laksono menegaskan.

Baca juga: Elite Golkar Masih Solid, Wacana Munaslub Diprediksi Sulit Terwujud

Agung lantas mendorong Golkar untuk mengintensifkan mesin partai supaya segera bergerak menyapa rakyat.

Selain itu, Airlangga harus diberi waktu untuk menentukan pasangan bakal calon wakil presiden (cawapres), termasuk mitra koalisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Lebih cepat, lebih baik. Kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg (pemilihan legislatif) 2024,” ujar Agung.

Sebagai informasi, rencana Munaslub Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum terus bergulir meski isu tersebut sudah dibantah.

Pada Rabu (12/7/2023), sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers untuk mendorong adanya Munaslub.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Rabu.

Baca juga: Soal Desakan Politisi Senior Golkar Lengserkan Airlangga, Lodewijk: Enggak Ada Usulan Munaslub

Selain Lawrence, hadir pula dalam konferensi pers tersebut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Lawrence mengatakan, pernyataan sikap ini diadakan karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com