PPDB Zonasi Diwarnai Kecurangan, Menko PMK: Orangtua Jangan Ajari Anak Curang, Nanti Jadi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta orangtua untuk tidak menempuh cara curang dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Muhadjir menyatakan, jika orangtua menggunakan cara curang, itu sama saja mendidik anak untuk menjadi seorang koruptor saat dewasa nanti.

"Mestinya orangtua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Hari Pertama Sekolah, Ketika Anak dan Orangtua Sama-sama Jalani Rutinitas Baru...

Muhadjir mengingatkan, orangtua harus menanamkan pendidikan moral kepada anak mereka sejak dini.

"Kalau anaknya sudah sejak awal diajari, ketika masuk sekolah pun sudah dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti?" ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir menilai, sistem zonasi masih dibutuhkan dalam proses PPDB untuk menghilangkan status sekolah favorit dan nonfavorit di daerah-daerah.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan dua hal agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan orangtua untuk mengakali sistem zonasi.

Pertama, pemerintah daerah harus menegakkan peraturan dan menindak semua pihak yang terlibat dalam kecurangan tersebut.

"Kalau kecurangan-kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, ini yang akan semakin parah nanti," kata Muhadjir.

Baca juga: Kemendikbud Beri 5 Rekomendasi ke Pemda akibat PPDB Zonasi Bermasalah

Kedua, pemerintah daerah juga diminta untuk memeratakan kualitas pendidikan sebagaimana tujuan adanya sistem zonasi.

"Sehingga nyaman, siapapun orangtua itu menyekolahkan tidak perlu lagi mengejar dengan cara-cara yg sangat tidak terpuji itu untuk mengejar sekolah favorit," kata dia.

Terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.