Komisi X Bakal Panggil Nadiem Buntut Adanya Kecurangan PPDB di Sejumlah Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim untuk menjelaskan soal kasus-kasus kecurangan terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Semula, rencananya Komisi X memanggil Nadiem hari ini. Namun, Nadiem rupanya berhalangan karena sedang cuti.

"Saya meyakini Kemendikbud harus merespons keresahan publik karena fakta ada modus yang tidak baik," kata Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Manipulasi Data PPDB Zonasi di Bogor Dibongkar Bima Arya, P2G: Terlambat, Pemda Tak Ada Deteksi Dini

Karena Nadiem cuti, maka Komisi X mengundang eselon I Kemendikbud-Ristek yaitu Sekjen, Inspektur Jenderal, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Dirjen Pendidikan Vokasi.

Rapat dengar pendapat (RDP) itu rencana dilakukan hari ini. Komisi X berharap, dari rapat dihasilkan langkah cepat dan mengambil solusi atas persoalan PPDB.

Komisi X menekankan peran Satuan Tugas (Satgas) PPDB ditingkatkan untuk mengatasi masalah PPDB ini.

"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka, saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB," ungkapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai peran Satgas PPDB dari Kemendikbud-Ristek belum efektif.

Kata dia, Satgas PPDB hanya menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan dan daerah.

"Nah, Satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui join MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri, karena kewenangan terkait penyelenggaraan sekolah terbagi-bagi, SMA-SMK di provinsi, SD-SMP di kabupaten. Itu penting," tutur Huda.

Baca juga: Syarat dan Jadwal Daftar Ulang PPDB Kota Bogor 2023, Segera Lakukan

Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Salah satunya, Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.