Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Golkar Wacanakan Bentuk Poros Baru, PPP Sebut Sudah Bersama PDI-P Usung Ganjar

Kompas.com - 12/07/2023, 12:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara tak mempersoalkan jika Partai Golkar melalui Dewan Pakar partai mengusulkan pembentukan poros baru untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Amir, usulan itu boleh saja dilakukan Golkar. Apalagi, partai berlambang pohon beringin tersebut belum menentukan pilihan dukungan bakal calon presiden (capres) 2024.

"Posisi Golkar yang kemudian mau membuat poros baru dan lain-lain, saya kira semua terbuka. Artinya, sampai menjelang pendaftaran di KPU untuk pilpres, saya kira semua bisa terjadi," kata Amir kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

"Cuma, kalau kita sendiri di PPP kan sudah mengikatkan diri dengan PDI-P untuk mengusung Ganjar," ujarnya lagi.

Baca juga: Gerindra Sebut Golkar Sudah Ajukan Airlangga untuk Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Menurut Amir, PPP masih mengupayakan agar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sandiaga Uno bisa mendampingi Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

"Artinya, kita sudah mendorong Sandi juga untuk mendampingi Ganjar. Persoalan nanti bagaimana respons PDI-P, tentu itu akan menjadi perbincangan selanjutnya," kata Amir.

Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mengatakan, dorongan agar Sandiaga Uno menjadi bakal cawapres Ganjar terus dilakukan karena menjadi keputusan partai dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP beberapa waktu lalu.

"Tentu kita tetap akan mendorong (Sandi cawapres Ganjar), karena itu keputusan partai," ujar Amir.

Baca juga: Didorong Bentuk Poros Baru, Golkar Tinggalkan KIB?

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar pengurus membentuk poros baru terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, Golkar berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang masing-masing partai sudah menentukan jalannya sendiri.

"Ya realitasnya kan PPP sudah bikin sendiri, PAN juga kita belum tahu. Ya poros baru bisa saja ganti partai, yang penting harus penuhi PT, presidential threshold 20 persen," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono saat dihubungi, Selasa (11/7/2023).

Untuk diketahui, PPP sudah menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Sedangkan PAN sejauh ini selalu menggadang-gadang Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres, baik untuk Ganjar maupun Prabowo Subianto.

Baca juga: PPP Wacanakan Koalisi Besar Usung Ganjar, PAN: Jika Beda Pilihan, KIB Tinggal Pusara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com