Wanti-wanti PDI-P untuk Effendi Simbolon Usai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memanggil Effendi Simbolon setelah mengundang Prabowo Subianto dalam sebuah acara dan menyebut Menteri Pertahanan itu cocok menakhodai bangsa.

Pemanggilan itu dilakukan pada Senin (10/7/2023) di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekitar satu jam 20 menit, Effendi menghadap Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun.

Baca juga: Dipanggil DPP PDI-P, Effendi Simbolon Klaim Kerap Kritik Prabowo

Pertemuan tiga kader PDI-P ini pun digelar tertutup. Sesudah pertemuan, Hasto, Komarudin dan Effendi memberikan keterangan pers.

Klarifikasi Effendi

Dalam konferensi pers, sosok yang lebih banyak berbicara adalah Hasto Kristiyanto.

Terlihat Hasto dan Komarudin menggunakan baju merah seragam PDI-P, sedangkan Effendi Simbolon memakai jaket, baju serta celana serba hitam.

Menurut Hasto, berdasarkan keterangan Effendi, Prabowo diundang dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023), sebagai Menteri Pertahanan.

Dan sebagai tamu undangan pula, menjadi wajar apabila Prabowo dipuji dan tidak satu pun lontaran kritik yang dikeluarkan Effendi terhadapnya.

"Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin," tutur Hasto dalam konferensi pers, Senin.

Baca juga: DPP PDI-P Ingatkan Effendi Simbolon: Kalau Mau Bebas, Jangan di Partai

Saat memberikan klarifikasi, lanjut Hasto, Effendi menjelaskan bahwa ia turut mengkritik kebijakan Prabowo, misalnya membeli pesawat bekas.

"Pak Effendi di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat obyektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Bapak Prabowo," ujar Hasto.

"Misalnya, terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar undang-undang (UU)," sambungnya.

Selain pesawat bekas, lanjut Hasto, Effendi juga mengkritik kebijakan soal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dianggap tidak dipersiapkan dengan baik. Namun, politisi asal Yogyakarta ini tak menyebutkan pengadaan alutsista yang dimaksud.

"Nah dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat obyektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi 1," katanya.

Belum beri sanksi

Hasto menegaskan bahwa partainya belum memberikan sanksi terhadap Effendi usai pemanggilan kemarin.