JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran 34 juta data paspor warga Indonesia yang diduga dilakukan peretas (hacker) Bjorka dinilai masih dalam terbatas, tetapi harus menjadi peringatan buat menjaga keamanan siber.
Menurut pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, data paspor WNI yang dibocorkan Bjorka juga dinilai belum terlalu lengkap.
"Datanya agak terbatas. Nomor paspor, nama lengkap dan tanggal lahir, NIKIM (Nomor Induk Keimigrasian)," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (6/7/2023).
Alfons mengatakan, data paspor WNI yang diklaim ada di tangan Bjorka memiliki kekurangan.
Dia menyampaikan, sampel data yang diberikan Bjorka perlu diverifikasi ulang karena cukup banyak yang mengandung data lama.
Baca juga: 34 Juta Data Paspor Diduga Bocor, Kemenkominfo Buka Suara
"Di mana banyak yang kelahiran tahun 1921. Menurut saya kemungkinan memang datanya imigrasi yang bocor, tetapi masih agak terbatas bocornya dan kualitas datanya kurang menarik bagi kriminal dibandingkan data yang bocor sebelumnya," ucap Alfons.
Menurut Alfons, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih harus melakukan verifikasi apakah data yang dibocorkan Bjorka memang sesuai dengan yang mereka miliki atau tidak.
"Harus dipastikan lagi oleh imigrasi apakah data yang dibocorkan memang sesuai nomor NIKIM, paspor dan nama pemegang paspornya," ujar Alfons.
Dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI itu sebelumnya disampaikan di media sosial Twitter pada Rabu (5/7/2023), oleh Teguh Aprianto yang merupakan pendiri Ethical Hacker Indonesia melalui akun @secground.
Baca juga: Soal 34 Juta Data Paspor Bocor, Dirjen Imigrasi: Server-nya di PDN Milik Kominfo
Menurut Teguh, Bjorka mengeklaim mengambil 34,9 juta data paspor WNI dalam kondisi terkompres sebesar 4 GB.
Data itu dijual oleh Bjorka seharga 10.000 dollar Amerika Serikat. Bjorka juga membagikan 1 juta data itu sebagai sampel bagi yang berminat.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, peladen (server) Imigrasi berada di Pusat Data Nasional (PDN), yang dikelola Kemenkominfo.
“Server imigrasi di PDN (Pusat Data Nasional) milik Kominfo,” kata Silmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/7/2023).
Baca juga: Darurat Keamanan Siber: Dugaan Kebocoran Data Paspor Indonesia
Sementara itu, Kominfo menyatakan masih menelusuri dugaan kebocoran dugaan data paspor itu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, tim yang terdiri dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.