JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan enam poin arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Sidang tersebut membahas laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semester pertama Indonesia untuk 2023.
Mengawali pengarahan, Kepala Negara mengatakan, Indonesia sudah kembali masuk kategori negara growth upper middle income countries (negara berpenghasilan menengah) setelah pada 2020 Bank Dunia menyatakan status Indonesia turun ke negara berpenghasilan rendah (growth lower income countries).
Baca juga: Indonesia Kembali Masuk Kategori Upper Middle Income Countries, Apa Artinya?
Menurut Jokowi, hal tersebut terjadi karena Indonesia mampu pulih dengan cepat setelah terdampak pandemi Covid-19.
Namun, dia mengingatkan bahwa situasi yang dihadapi Indonesia di semester kedua 2023 tidak mudah.
Sebab, ada kondisi global yang berdampak kepada perekonomian Tanah Air.
"Kita harus mewaspadai beberapa hal, lingkungan global yang masih tidak stabil, pertama. Kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung," ujar Jokowi.
"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah," ujar dia.
Jokowi mengingatkan, saat ini terlihat ekspor Indonesia mengalami penurunan.
Di sisi lain, sejumlah lembaga internasional memprediksi akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, misalnya IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di angka 2,8 persen, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya 2,1 persen.
Baca juga: Jokowi Ambil Keputusan Soal Divestasi Saham PT Vale Indonesia Bulan Ini
Sementara itu, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di angka 2,6 persen.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberikan enam pesan khusus kepada jajarannya dalam menghadapi semester kedua 2023.
"Jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat," ujar Jokowi.
Presiden berpesan kepada jajarannya agar melakukan antisipasi dan proyeksi sehingga pendapatan negara tidak terganggu.
"Sampai saat ini tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan, pendapatan negara di semester pertama masih baik," kata dia.
Presiden menekankan, penerimaan pajak Indonesia tidak setinggi 2022.
Selain itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu.
Baca juga: Jokowi Bawa Misi Investasi dan Perdagangan ke Australia
"Terus jaga inflasi di daerah, dan pastikan capaian investasi sesuai target. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan," ujar dia.
Menurut Jokowi, belanja barang produksi dalam negeri harus diprioritaskan.
Dia lantas mengingatkan agar dalam membeli barang diperhatikan dari sisi pemeliharaannya.
Presiden mencontohkan, biaya pembelian barang di empat instansi, yakni Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung mencapai Rp 29,7 triliun.
Sementara itu, belanja barang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih kecil, yakni Rp 23,5 triliun.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Jajarannya Antisipasi Musim Kemarau Panjang akibat El Nino
Sejalan dengan hal itu, anggaran pemeliharaan di Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp 14,1 triliun.
Sementara itu, anggaran pemeliharaan di empat instansi di atas mencapai Rp 21,5 triliun.
"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaat maksimal tidak apa-apa tapi kalau tidak maksimal?" ujar Jokowi.
"Harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat," kata dia.'
Presiden Jokowi meminta jajarannya mengantisipasi kemarau panjang akibat el nino, salah satunya dengan menjaga agar pasokan air ke bendungan dan embung dikelola dengan baik.
Selain itu, Presiden meminta agar risiko kebakaran hutan dan lahan diantisipasi.
Presiden Jokowi meminta agar jajarannya tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024.
"Agar pemilu berjalan dengan baik dan kawal terus penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Jokowi.
"Dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepatnya. Khususnya di Nduga, Intan Jaya, dan kabupaten lainnya," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.