Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Skandal Pungli KPK dan Nasib Tragis Pengawal Disuap Idrus Marham | Status Pandemi Covid-19 Dicabut

Kompas.com - 22/06/2023, 05:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi artikel populer di Kompas.com, Rabu (21/6/2023).

Selanjutnya, pemerintah resmi mencabut status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Lalu, tanggapan Partai Demokrat terkait mimpi Presiden ke-6 terkait perjalanan menggunakan kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Skandal Pungli KPK dan Nasib Tragis Pengawal Tahanan Disuap Idrus Marham

Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan. \

Penyebabnya adalah dugaan pungli itu terjadi di rutan sebuah lembaga antirasuah dan juga sempat berlangsung selama empat bulan, yakni antara Desember 2021 sampai Maret 2022.

Kasus mengingatkan kembali pada sebuah peristiwa lama tentang pelanggaran yang seorang pengawal tahanan KPK. Karier pengawal tahanan KPK berinisial M itu akhirnya harus berakhir gara-gara menerima sogokan dari seorang koruptor.

Padahal, saat itu M ditugaskan mengawal koruptor Idrus Marham pergi dari rutan untuk berobat. Idrus adalah terpidana kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Baca selengkapnya: Skandal Pungli KPK dan Nasib Tragis Pengawal Tahanan Disuap Idrus Marham

2. Jokowi: Pemerintah Cabut Status Pandemi Covid-19 mulai 21 Juni 2023, Kita Masuk Masa Endemi

Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Pengumuman itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers secara daring melalui YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (21/6/2023).

"Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal sebelum resmi melakukan pencabutan.

Pertimbangan itu antara lain angka konfirmasi harian kasus Covid-19 mendekati nihil, hasil sero survey menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19.

Baca selengkapnya: Jokowi: Pemerintah Cabut Status Pandemi Covid-19 mulai 21 Juni 2023, Kita Masuk Masa Endemi

3. SBY Mimpi Naik Kereta Bareng Jokowi-Megawati, Orang Dekat Coba Tafsirkan Artinya

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menafsirkan mimpi SBY terkait perjalanan menggunakan kereta api bersama Jokowi dan Megawati.

Hinca mengaku sebagai orang dekat dan sangat mengerti SBY. Sebab, ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat mendampingi SBY yang masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat kala itu.

"Saya mendampingi Pak SBY cukup lama. Baik sebagai Presiden maupun sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang beliau ketua umumnya. Tentu saya sangat mengerti dan dekat sekali dengan Pak SBY dan keluarga," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Sebagai orang dekat SBY, Hinca lantas mencoba mengartikan mimpi SBY yang ramai menjadi perbincangan tersebut.

Baca selengkapnya: SBY Mimpi Naik Kereta Bareng Jokowi-Megawati, Orang Dekat Coba Tafsirkan Artinya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com