Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4.907 Jemaah Haji Indonesia Tetap Jalankan Tarwiyah

Kompas.com - 21/06/2023, 16:55 WIB
Reni Susanti

Penulis

MEKKAH, KOMPAS.com - Sebanyak 4.907 jemaah haji Indonesia tetap melaksanakan ibadah tarwiyah, meskipun tidak difasilitasi pemerintah.

Tarwiyah merupakan ibadah yang ditunaikan sebelum puncak haji dimulai. Mereka akan menginap di Mina sehari sebelum wukuf, tepatnya pada 8 Zulhijah.

Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat mengatakan, setelah melakukan kajian mendalam, pemerintah tidak mungkin memfasilitasi kegiatan tarwiyah.

Baca juga: Bertambah 6, Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Meninggal di Arab Saudi Jadi 97 Orang

"Kita punya pengalaman berangkatkan 221.000 jemaah butuh dari pagi sampai jam 12 malam. Itu hanya untuk memobilisasi dari Mekkah ke Arafah. Kita enggak bisa bayangkan mobilisasi ke dua tempat. Pertama ke Mina dulu untuk tarwiyah kemudian jam 7 pagi memobilisasi jemaah ke Arafah," ujarnya.

Untuk itu bagi jemaah haji yang tetap ingin melaksanakan tarwiyah, Kemenag meminta surat pernyataan berisi komitmen siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

"Kepada siapa saja yang melakukan tarwiyah kita meminta surat pernyataan berisi semacam komitmen bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya," ujarnya.

Baca juga: Jelang Puncak Haji, Jemaah Berangkat Bertahap ke Arafah Mulai 26 Juni 2023

Arsad menyebut, berdasarkan hasil pendataan hingga 16 Juni 2023, tercatat ada 4.907 jemaah haji yang memutuskan untuk melakukan tarwiyah. Jumlah tersebut masih dinamis dan ada kemungkinan berubah.

"Pendataan sudah dilakukan, kita buat google form ada 4.907 yang menyatakan dirinya tarwiyah. Itu belum final, itu tanggal 16, kita tunggu sampai tanggal 7 Zulhijah. Ini masih dinamis angka itu, mungkin sebagian sudah ingin tapi berpikir lagi tidak jadi," katanya.

Meski tidak memfasilitasi, pemerintah tetap mengambil peran dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

"Di sana kita ada beberapa tim, kita yang kita utus untuk melakukan monitoring semoga tidak ada apa-apa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com