Soal Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar, RI: Pendekatan Satu Pihak Tak Sesuai 5 Poin Konsensus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan, negara-negara blok Asia Tenggara (ASEAN) tetap mengacu pada Lima Poin Konsensus (5PC) dalam penyelesaian konflik Myanmar.

Dalam 5PC, pendekatan (engagement) dilakukan dengan semua pihak.

Pendekatan yang hanya melibatkan salah satu pihak saja tidak sesuai dengan mandat 5PC yang telah disepakati ASEAN dalam beberapa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Hal ini merespon adanya undangan dari Thailand kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan beberapa negara untuk menghadiri pertemuan informal pada Senin (19/6/2023).

Baca juga: Thailand Benarkan Jadi Tuan Rumah Bahas Junta Myanmar, Indonesia Pilih Tak Gabung

Undangan bermaksud agar kembali melibatkan Myanmar sepenuhnya dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi.

"Engagement dengan salah satu pihak saja berarti tidak sejalan dengan 5 PC," kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

"Kita tidak memberikan kualifikasi apakah pertemuan ini bertentangan apa tidak. Saya ingin menjelaskan bahwa itu kesepakatan 5PC yang kita harus strict, karena itu kesepakatan kita semua, kepala negara bersama," kata dia.

Negara-negara ASEAN sebelumnya telah sepakat tidak melibatkan Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi saat negaranya telah dikuasai oleh junta militer.

Junta tak diundang karena dinilai gagal menghormati kesepakatan memulai pembicaraan dengan pemerintah sipil.

Dalam KTT ke-42 di Labuan Bajo saat Indonesia menjadi ketua, semua negara ASEAN sepakat untuk tidak mengundang Myanmar dalam level politik.

Baca juga: Thailand Usul Junta Myanmar Terlibat di Forum ASEAN, Indonesia-Singapura Menolak

Kesepakatan tentang Myanmar dalam beberapa KTT ASEAN ini masih tetap berlaku.

Jika ada perubahan terhadap keputusan tersebut, harus diputuskan oleh KTT.

"KTT ke-42 Labuan Bajo semua leaders menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan 5PC sebagai pedoman utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, mencari solusi damai," tutur Ngurah.

Ia juga menyampaikan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini konsisten menjalankan mandat 5PC.

Ngurah menyebut, dalam lima bulan, Indonesia sudah melakukan lebih dari 75 engagements dengan berbagai pihak di Myanmar.

Sesuai mandat Konsensus Lima Poin, pendekatan dilakukan untuk mendorong agar terjadi dialog inklusif secara nasional dengan Myanmar.

Baca juga: Viral Belasan WNI Minta Evakuasi dari Myanmar, Komnas HAM: Sudah Dievakuasi Sejak 5 Juni

Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian berkelanjutan tercipta di Myanmar.

"Selama kita menjadi ketua ASEAN, Indonesia sudah engage hampir semua pihak. Hanya ada beberapa pihak saja yang belum kita engage. Dan yang kita engage termasuk juga SAC (Dewan Administrasi Negara), NUG (Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar), dan lainnya," ujar Ngurah.

Pendekatan serupa juga telah dilakukan setelah KTT ke-42 di Labuan Bajo tahun ini.

"Jadi kalau tidak ada engagement setelah KTT ke-42 itu tidak benar. Ini sudah kita lakukan. Dengan demikian isu engagement bukan lagi persoalan. Karena Indonesia telah engage dan semua Menlu ASEAN juga apapun hasil engagement, dilaporkan oleh Menlu sebagai ketua ASEAN Miniterial Meeting," ujar Ngurah.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Reuters, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini menolak untuk menghadiri pertemuan yang diusulkan oleh Thailand.

Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya belum mendengar tentang undangan tersebut, Singapura juga memutuskan hal serupa.

"Karena tidak ada perbaikan dalam situasi di Myanmar, akan terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta (Myanmar) di tingkat puncak atau bahkan di setingkat menteri luar negeri," kata Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, saat ditanya tentang usulan Thailand dalam kunjungan ke Washington.

Baca juga: KSP Sebut PMI Asal Banyuwangi yang Disiksa di Myanmar Sudah Dievakuasi ke Thailand

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.