Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tak Ingin Hanya Jadi Pelengkap jika Gabung dengan KIR atau Parpol Pengusung Ganjar

Kompas.com - 16/06/2023, 20:19 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengatakan, pihaknya tak ingin hanya jadi pelengkap jika bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) atau partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Saleh mengatakan, PAN ingin koalisi yang akhirnya terbentuk nanti bisa memberikan kesetaraan pada semua parpol anggota.

“Jadi kami datang ke sana bukan hanya melengkapi, tapi tentu untuk mengisi dan bekerja bagaimana untuk menyukseskan pemilunya," ujar Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

"Kemudian, nanti kalau sudah sukses, kita akan bantu di dalam juga untuk bagaimana pembangunan bisa berkelanjutan,” katanya menambahkan.

Baca juga: Jawab Kabar Bakal Merapat ke KIR, Elite PAN: Kami Dekat dengan Gerindra, 2 Kali Koalisi

Saleh juga berharap kepentingan politik PAN bisa diakomodir baik oleh KIR maupun koalisi pengusung Ganjar jika jadi bergabung.

Tertama terkait usulan untuk menjadikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar.

“Saya kira Erick Thohir bagus ya, bisa dan layaklah untuk diperjuangkan (jadi bacawapres),” ujarnya.

Di sisi lain, Saleh memberi sinyal bahwa PAN lebih dekat melakukan penjajakan bersama Partai Golkar dan KIR yang diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Alasannya, dalam Pemilu 2014 dan 2019, PAN telah bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Baca juga: PAN: Siapa Pun Capresnya, Cawapresnya Erick Thohir

Dalam pandangannya, jika penjajakan itu berhasil maka keempat parpol mesti memberikan pandangan objektif untuk menentukan bakal cawapres yang mendampingi Prabowo.

Sebab, saat ini Partai Golkar ingin mendorong ketua umumnya Airlangga Hartarto, dan PKB ingin kursi bakal RI-2 diberikan ke Muhaimin Iskandar.

“Karena kalau tidak seperti itu politik jadi buntu. Nanti, pada saatnya akan mengerucut. Saya kira, politik itu rasional dan juga bisa dinegosiasikan sesuai kepentingan nasional,” kata Saleh.

Diketahui, PAN tengah menjajaki opsi agar bisa bekerja sama dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB.

Meski begitu, PAN juga tetap membuka komunikasi dengan PDI-P supaya kemungkinan untuk memasangkan Ganjar dan Erick Thohir tetap terbuka.

Sebaliknya, PKB menyatakan bahwa penentuan pengusungan bakal capres-cawapres berada di tangan Prabowo dan Muhaimin. Ketentuan tersebut telah tertulis dalam nota kerja sama pembentukan KIR.

Baca juga: PAN Ungkap Reaksi Megawati Saat Zulhas Ajukan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com