[POPULER NASIONAL] Jokowi Soroti Anggaran Stunting Tak Tepat Sasaran | Usul Libur Idul Adha Dua Hari Dikaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, alokasi anggaran dari pemerintah terkait pengentasan stunting banyak yang tidak tepat sasaran.

Menurut dia, dari hasil evaluasi ditemukan penggunaan anggaran yang seharusnya buat mengentaskan stunting dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah justru sebagian besar digunakan buat rapat dan perjalanan dinas.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah masih mengkaji usulan buat menetapkan libur selama 2 hari pada Idul Adha 1444 Hijriah.

Usulan itu disampaikan Muhammadiyah karena mereka menetapkan Idul Adha pada 28 Juni, sementara kemungkinan pemerintah menetapkannya pada 29 Juni.

Baca juga: Jokowi Heran Angka Kemiskinan Tinggi, tapi Dana Perlindungan Sosial Tak Sampai 1 Persen

1. Geramnya Jokowi, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M

Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.

Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” tuturnya.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Pengawas Internal Pemerintah: Jangan ada Data yang Ditutup-tutupi

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.

Contoh lainnya, kata Jokowi, ada wilayah yang menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,9 miliar dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas.

Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.

“Itu nanti sisanya yg 0,6 miliar, yang 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret,” kata Jokowi.

Baca juga: 60 Persen Warga RI yang Berobat ke Luar Negeri dari Jakarta, Jokowi: Memang Kaya-kaya

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” katanya.

Selain itu, Jokowi mengungkap, ada pula suatu daerah yang mengalokasikan Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai.