Jokowi Heran Ada Daerah Habiskan Anggaran "Stunting" untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku heran karena ada daerah yang anggaran penanganan stunting-nya lebih banyak digunakan untuk membiayai rapat dan perjalanan ketimbang menyelesaikan masalah secara konkret.

Jokowi mencontohkan, ada sebuah daerah yang memiliki anggaran penanganan stunting sebesar Rp 10 miliar, tetapi dana yang dipakai untuk membeli makanan bergizi tidak sampai Rp 2 miliar.

"Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar, yang untuk benar-benar beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar, kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Diskusi dengan Jokowi soal Stunting, Gus Imin: Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri, Butuh Partisipasi Masyarakat

Menurut Jokowi, semestinya dari Rp 10 miliar tersebut, hanya Rp 2 miliar yang diugnakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya, sisanya sebesar Rp 8 miliar dibelikan makanan bergizi untuk dibagikan ke penderita stunting.

Jokowi mengaku banyak menemukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak benar saat melakukan penganggaran.

Contoh lain, Jokowi menemukan kabupaten yang menganggarkan kegiatan pengembangan UMKM sebesar Rp 2,5 miliar.

Dari angka tersebut, Rp 1,9 miliar di antaranya habis untuk membayar honor serta perjalanan dinas.

"Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret," kata dia.

Baca juga: 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi: Situasi Dunia Sekarang Sangat Sulit

Jokowi menegaskan, anggaran pengembangan UMKM semesitnya dikucurkan untuk modal kerja, membeli produksi, pemasaran, hingga mengadakan pameran.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut, ada sebuah kabupaten yang menganggarkan pembangunan balai penyuluh pertanian dengan angka Rp 1 miliar.

"Rp 1 miliar ya mestinya Rp 900 juta untuk rehab, mestinya. Tapi setelah kita cek benar, Rp 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas, artinya 80 persen. Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan internal harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.