Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Renovasi Toilet DPD RI Rp 4,8 Miliar Dikritik, Begini Kondisi dan Penjelasannya

Kompas.com - 08/06/2023, 18:12 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menganggarkan renovasi ruangan anggota DPD sebesar Rp 14,4 miliar dan renovasi toilet Rp 4,8 miliar. Tetapi, besaran anggaran renovasi yang disiapkan oleh DPD itu disebut dikritik.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P I Wayan Sudarta mengatakan, anggaran untuk merenovasi toilet dan ruang kerja anggota DPD itu dikritik.

Hal tersebut disampaikan Wayan saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekjen MPR dan Sekjen DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

"Kritik dulu, ini bukan bukan kritik saya. Media ini Pak, ada Rp 14 miliar untuk ruangan anggota. Kemudian, ada Rp 4,8 miliar untuk toilet ini diserang habis oleh media Pak," ujar Wayan.

Baca juga: Tak Mau Jilat Ludah Sendiri, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Pilih Maju Caleg DPD RI

Sekjen DPD RI Rahman Hadi pun merespons Wayan. Menurutnya, sebenarnya pembahasan mengenai renovasi ruang kerja anggota DPD sudah disetujui Komisi III DPR pada tahun lalu.

Rahman bahkan mengatakan, ruang kerja anggota DPD belum pernah direnovasi sejak tahun 2004.

"Sebagaimana diketahui, gedung DPD itu adalah gedung MPR, dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan di 2004. Sampai hari ini, ruang kerja bapak/ibu anggota itu belum pernah tersentuh renovasi apa pun," kata Rahman.

Rahman mengungkapkan, anggaran untuk renovasi ruangan anggota DPD dan toilet tersebut bukan berasal dari DPD, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: 25 Orang Daftar sebagai Calon Anggota DPD dari DKI Jakarta

Ia mengatakan, Kementerian PUPR sudah terlebih dahulu melakukan analisis terkait anggaran untuk renovasi tersebut.

"Kemudian, diadakan kalkulasi perhitungan, maka muncul lah Rp 14 miliar itu. Dan sudah kami laksanakan. Untuk saat ini, awal lelang elektronik, sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik. Jadi keterbukaan informasi," ujar Rahman.

Sementara itu, untuk toilet, Rahman mengatakan bahwa ada banyak toilet di Gedung A dan B DPD yang perlu direnovasi.

Ia mengatakan, di masing-masing gedung itu, ada puluhan toilet yang harus direnovasi.

"Kebutuhan untuk toilet itu juga berdasarkan analisa daripada PU, kemudian kami usulkan ke Bappenas disetujui. Disetujui juga dalam forum Komisi III ini," kata Rahman.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Disalip Prabowo, DPD PDI-P Jateng: Kita Sudah Pengalaman Menang

Kondisi toilet rusak di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Kondisi toilet rusak di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Kondisi ruang kerja anggota DPD dan toiletnya

Kompas.com mencoba menelusuri ruang kerja anggota DPD dan toilet di gedung DPD tersebut. Awalnya, kami melihat toilet lantai 1 Gedung B DPD.

Saat memasuki toilet, tampak ada tiga urinoir dan wastafel di dalamnya. Tetapi, dua urinoir di antaranya ditempel dengan kertas bertuliskan 'MAAF RUSAK'.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com