Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2023, 16:39 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani disebut akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam beberapa waktu mendatang.

Belakangan, Partai Demokrat dikabarkan mendesak agar Anies Baswedan segera menetapkan cawapres. Lamanya Anies menetapkan cawapres dituding Demokrat menjadi penyebab elektabilitas yang terus menurun.

Di tengah desakan Demokrat terhadap Anies tersebut, PDI-P membuka pintu kepada Parai Demokrat. Apakah pertemuan Puan dan AHY bakal menuju kepada sebuah koalisi?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam pertemuan itu Puan dan AHY akan berdialog.

“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog,” kata Hasto saat ditemui awak media usai meresmikan Kapal Rumah Sakit Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI-P akan tetap menghormati etika politik. Termasuk, menghormati sejumlah partai politik yang sudah bekerja sama menyongsong Pemilu 2024.

Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerja sama, kata Hasto, melakukan dialog merupakan hal yang penting,

“Apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” ujar dia.

Hasto menyebut, tidak ada salahnya PDI-P menjalin dialog dengan Partai Demokrat. Menurutnya, para pemimpin banga memiliki visi dan misi masa depan serta semangat gotong royong.

Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDI-P ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu ‘lamaran’ dari bakal calon presiden Anies Baswedan.

“Maka PDI-P itu juga merangkul sambil menunggu lamaran dari Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Enggak ada salahnya berdialog,” tutur Hasto.

Meski demikian, Hasto enggan membeberkan kapan Puan dan AHY akan bertemu. Menurutnya, PDI-P harus melihat jadwal kegiatan baik di DPR RI maupun lainnya.

“Ya nanti, kan habis peresmian Laksamana Malahayati, jadwal-jadwal di DPR, nanti kita lihat,” ujar Hasto.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com