Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[GELITIK NASIONAL] Kemelut Koalisi Perubahan soal Cawapres Anies, PDI-P dan Demokrat Saling Lirik

Kompas.com - 12/06/2023, 08:29 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi untuk seluruh sobat Kompas.com. Kami mencoba merangkum peristiwa politik selama sepekan lalu dalam artikel gelitik nasional ini.

Geliat politik tingkat nasional pada sepekan lalu cukup ramai dengan isu seputar kemelut yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kemelut yang terjadi di KPP utamanya adalah soal adanya desakan supaya sang bakal calon presiden, Anies Baswedan, segera mendeklarasikan siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden.

Sedangkan di sisi lain, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai saling membuka komunikasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal sebelumnya kedua partai politik itu berada dalam posisi yang berseberangan, yakni PDI-P yang saat ini sebagai partai penguasa dan Demokrat sebagai oposisi.

Baca juga: Rencana Pertemuan Puan-AHY, Upaya Rekonsiliasi PDI-P dan Demokrat Usai 20 Tahun Jalin Relasi Konflik?

Kemelut KPP soal bakal cawapres Anies

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief saat ditemui di gedung KPK mengaku dixexar tim penyidik terkait sumbangan yang diberikan Ricky Ham Pagawak, Senin (15/5/2023).KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief saat ditemui di gedung KPK mengaku dixexar tim penyidik terkait sumbangan yang diberikan Ricky Ham Pagawak, Senin (15/5/2023).

Kita awali dengan mengulas tentang kemelut yang saat ini tengah menerpa KPP. Sebagaimana kita ketahui, poros koalisi itu dihuni oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga partai politik itu sudah meneken perjanjian dan kontrak politik untuk membentuk koalisi dan mendukung Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil presiden.

Persoalan menyeruak setelah pada pekan lalu dipaparkan hasil survei terkait elektabilitas 3 bakal capres yang ada saat ini. Yaitu Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Baca juga: Upaya PDI-P Dekati Demokrat di Tengah Desakan agar Anies Baswedan Umumkan Bakal Cawapres...

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Demokrat lantas resah dengan hasil survei itu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Baca juga: Demokrat Desak Cawapres Ditetapkan, Anies Jawab Singkat

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com