Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lolos Seleksi Administrasi, Ini 5 Nama Calon Hakim Konstitusi dari MA

Kompas.com - 08/06/2023, 08:41 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima hakim lolos seleksi administrasi untuk menempati posisi sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA).

Hal ini teruang dalam pengumuman Nomor 02/Pansel/CHMK/6/2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023.

Baca juga: Bertambah Lagi, Hakim MA Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara Kasasi

"Telah dilaksanakan seleksi administrasi pada tanggal 25 sampai dengan 28 Mei 2023," bunyi isi surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selaku Ketua Panitia Seleksi, Sunarto, Rabu (7/6/2023).

Berikut lima nama hakim yang lolos seleksi administrasi calon Hakim Konstitusi MA dan berhak mengkuti tahapan berikutnya:

1. Achmad Setyo Pudjoharsoyo Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
2. Binsar Gultom Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
3. Disiplin F Manao Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya
4. Eddy Parulian Siregar Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
5. Ridwan Mansyur Panitera Mahkamah Agung.

Setelah lolos administrasi, para calon hakim konstitusi ini akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test atau sesi wawancara.

Profil singkat

1. Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Dilansir dari situs MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo atau yang akrab disapa Pudjo ini tengah menjabaat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat.

Pria kelahiran Semarang pada 22 Agustus 1960 itu juga pernah menjabat sebagai Sekretaris MA (Sekma) pada tahun 2017.

Pudjo mengawali sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 1985, lalu diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha pada tahun 1989.

Sebelum terpilih menjadi Sekretaris MA, calon Hakim Konstitusi dari MA ini sempat menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Barat.

Baca juga: Saat Hakim MA Nilai Pemberian Mobil kepada Kalapas Sukamiskin Kedermawanan

2. Binsar Gultom

Binsar Gultom yang dikenal sebagai hakim pengadil kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso itu saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Diketahui, perkara yang dipimpin Binsar Gulton saat menjadi Hakim di PN Jakarta Pusat ini menarik perhatian publik saat itu.

Binsar Gultom menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica lantaran dinilai menjadi penyebab tewas rekannya, Wayan Mirna Salihin melalui kopi Vietnam.

Pria yang lahir pada 7 Juni 1958 ini juga menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten.

Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini juga pernah mengadili dalam berbagai perkara terutama kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Misalnya, pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Tanjung Priok disidangkan di Pengadilan HAM Adhoc Jakarta sejak tahun 2002-2005.

3. Disiplin F Manao

Disiplin F Manao merupakan Wakil Ketua PT Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Dalam perjalanan kariernya, Disiplin F Manao juga diketahui pernah menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan Medan.

Baca juga: Hakim MA Jadi Tersangka Lagi, KY Minta KPK Bongkar Suap di Peradilan hingga Terang

4. Eddy Parulian Siregar

Eddy Parulian Siregar merupakan Hakim Tinggi PT Kalimantan Timur. Pria kelahiran Pematangsiantar, 15 November 1962 ini juga pernah menjadi hakim di PN Sidoarjo.

5. Ridwan Mansyur

Ridwan Mansyur saat ini menjabat sebagai panitera MA. Ia memulai karier sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1986. Jabatan sebagai hakim dimulai pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 1989 ini membawanya berkarier hingga menjadi hakim di PN Cibinong dan PN Jakarta Pusat

Ridwan Mansyur sempat ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA pada tahun 2012 sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua PT Bangka Belitung. Calon hakim konstitusi dari MA ini diketahui merupakan salah satu pengadil Pollycarpus, yang disebut terlibat pembunuhan Aktivis HAM Munir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com