Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Anies Umumkan Bakal Cawapres, Demokrat Dianggap Belum "All Out"

Kompas.com - 06/06/2023, 14:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai dukungan dari partai politik yang bernaung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), termasuk Partai Demokrat, untuk bakal calon presiden Anies Baswedan belum solid.

Sebelumnya Partai Demokrat mengusulkan memberikan tenggat bagi Anies untuk mendeklarasikan bakal cawapresnya pada Juni ini. Alasannya adalah demi mencegah elektabilitas Anies kembali menurun.

"Data survei menunjukkan para pemilih atau konstituen dari partai-partai di koalisi perubahan belum solid menjatuhkan pilihan terhadap Anies. Tidak terkecuali Partai Demokrat," kata Bawono dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Menurut Bawono, dari data survei nasional Indikator Politik periode 26 sampai 30 Mei 2023 terungkap pemilih atau konstituen dari Partai Demokrat yang menjatuhkan pilihan capres terhadap Anies masih sekitar 40 persen.

Baca juga: Soal Kemungkinan Demokrat Tarik Dukungan dari Anies, Benny: Nanti Dilihat...

Maka dari itu, kata Bawono, KPP dan partai politik anggotanya dinilai sebaiknya melakukan evaluasi secara tepat supaya tidak keliru dalam mengambil langkah atau menuntut Anies yang mereka usung untuk segera mengumumkan bakal cawapres. Termasuk dengan alasan mencegah penurunan elektabilitas.

Dia juga menyampaikan kerja-kerja politik partai pendukung Anies juga harus semakin digiatkan jika memang benar-benar menginginkan kandidat mereka usung bisa bersaing maksimal pada Pilpres 2024 mendatang.

"Agar para pemilih atau konstituen dari partai-partai pendukung lebih solid dalam memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan sehingga tidak mengalami split ticket voting," ucap Bawono.

Di sisi lain, Bawono menilai penurunan elektabilitas yang terjadi pada Anies salah satunya juga disebabkan dia merupakan bakal capres non kader partai politik. Maka dari itu ikatan antara partai politik pendukung dengan kandidat yang diusung berbeda dari kader parpol.

Baca juga: Beda dengan Demokrat, PKS: Ganjar dan Prabowo Belum Ada Cawapres tapi Elektabilitasnya Naik

"Ini memang salah satu kelemahan atau hal krusial melekat dalam diri seorang kandidat non partai," kata Bawono.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta terus menurun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, Januari 2023 jadi 24,2 persen, Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.


Elektabilitasnya kini terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

"Pada simulasi 3 nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U-20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDI-P, tapi stagnan dalam sebulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (3/6/2023).

Baca juga: Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

"Sementara itu, Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu," ujar dia.

Partai Demokrat sebagai anggota KPP mengusulkan untuk memberikan tenggat atau deadline bagi Anies untuk mendeklarasikan bakal cawapres pada Juni ini karena khawatir tingkat elektabilitas sang kandidat semakin menurun.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com