Partai Buruh Sebut Upaya DPR "Ancam" MK adalah Upaya Memalukan

"Mundur saja itu yang ngomong-ngomong kemarin, konferensi pers kemarin, mundur! Malu jadi anggota DPR, pembuat undang-undang, pengawas undang-undang dan budgeting, malu ngancam-ngancam mau ngurangin anggaran MK, mengubah kewenangan MK, emangnya rakyat setuju dengan apa yang mereka pikir?: kata Said Iqbal.

"Setidak-tidaknya Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, nelayan tidak setuju dengan sikap DPR seperti itu. Demokrasi barbar, keblinger, enggak ngerti trias politika! mundur saja, malu, apalagi itu petinggi-petinggi partai lagi, malu!" sambungnya.

Baca juga: Jawaban MK Usai Dituding Bakal Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup...

Diberitakan sebelumnya, delapan fraksi partai politik di DPR, terkecuali PDI-P, mengadakan konferensi pers menyikapi dugaan bocornya informasi bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional daftar calon tertutup.

Sebelumnya, delapan fraksi ini menolak jika pemilihan legislatif dilakukan dengan mekanisme coblos logo partai saja dan menghendaki agar sistem pemilu legislatif proporsional terbuka tidak diubah.

Perwakilan fraksi Gerindra Habiburokhman menyinggung, pihaknya akan menggunakan kewenangan DPR jika MK kukuh memutus perkara sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Kewenangan DPR yang dimaksud adalah terkait penganggaran atau budgeting terhadap institusi atau lembaga negara yang menjadi mitranya.

"Ya jadi kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, tapi juga kita akan mengingatkan bahwa kami legislatif juga punya kewenangan apabila memang MK berkeras," kata Habiburokhman sebelum menutup konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Kami juga akan menggunakan kewenangan kami ya. Begitu juga dalam konteks budgeting, kami juga ada kewenangan, mungkin itu," ujar anggota Komisi III DPR ini.