Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2023, 06:01 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan Anies yang merasa dirinya dijegal maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai Presiden Joko Widodo menyatakan bakal cawe-cawe.

"Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik," kata Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Paloh, AHY, dan Presiden PKS Cium Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa

Mahfud menduga bahwa klaim penjegalan ini sengaja diembuskan agar para pendukungnya muncul ke publik.

Atau sebaliknya, lanjut dia, isu ini muncul supaya masyarakat yang memilih Anies sedikit.

Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak berupaya menjegal Anies.

Baca juga: Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

"Kenapa dijegal? Endak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, endak ada menjegal," kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud justru mengingatkan Anies untuk menguatkan kekompakan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menjadi poros pendukung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Denny Indrayana: Jika PK Moeldoko Dikabulkan, Demokrat Dibajak dan Anies Dijegal

Mahfud mengingatkan hal ini supaya Anies pada akhirnya benar-benar mendapatkan tiket capres.

"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujar Mahfud.

"Kalau pemerintah endak, persilakan, kita lindungi haknya," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Anies merasa khawatir dijegal di Pilpres 2024 usai Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Merasa Dijegal, PDI-P: Itu Kekhawatiran, Persepsinya Begitu

Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, Anies berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com