Pancasila Landasan Kokoh Menuju Kesejahteraan

Bahkan, tak sedikit proyek pembangunan yang dilakukan sambil merusak lingkungan hidup. Akibatnya masyarakat hidup dengan udara, laut dan sumber air yang tercemar, dan selalu dihantui bencana banjir dan tanah longsor.

Sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi yang tidak dilandasi Pancasila menimbulkan masalah seperti keributan, kerusuhan, bahkan konflik.

Sejak meraih kemerdekaan 77 tahun lebih, Indonesia mengalami paling sedikit 17 kali konflik besar yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda, seperti Peristiwa Madiun (1948), DI/TII (1948), RMS (1950), Permesta (1957), PKI (1965), Aceh (1977, 1989 dan 1998), Situbondo (1996).

Kemudian Kerusuhan di Jakarta (Mei 1998), Timor Timur (1999), Maluku dan Maluku Utara (1999-2002), Sampit (2001), Poso (1998-2022), Sumbawa Besar (2013), Pengusiran Mahasiswa Papua di Yogyakarta (Juli 2016), FPI vs GMBI di Jawa Barat (2017), dan KKB di Papula (2021-sekarang).

Butuh kemauan dan keteladanan

Tentu saja, sebagai negara dan bangsa yang besar, kita tak boleh tenggelam dalam kelamnya sejarah masa lalu.

Kita juga tak boleh membiarkan sikap ceroboh sekelompok elite pejabat pemerintah, segelintir pelaku usaha swasta dan sekelompok masyarakat yang tak mau menjadikan Pancasila sebagai landasan kegiatan pembangunan dengan tujuan meraup keuntungan bagi diri, kelompok atau golongannya sendiri.

Sebaliknya, untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara: mewujudkan kesejateraan, kita memerlukan kehadiran para pemimpin di berbagai sektor kehidupan yang memiliki tekad atau kemauan kuat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila, sebagai landasan pembangunan.

Kita membutuhkan para pemimpin yang tidak berbicara, tetapi menjadi teladan dalam menghidupi nilai-nilai Pancasila. Kita juga membutuhkan agar pemerintah pusat membuat kebijakan dan program pembangunan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Berkenaan dengan itu tentu saja kita bersyukur bahwa dalam era Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat membuat arah kebijakan fiskal yang difokuskan pada kesejateraan rakyat melalui penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau (Bdk. emedia.dpr.go.id).

Kita berharap pemerintah daerah merespons positif dan menindaklajuti kebijakan tersebut pada tingkat daerah.

Di sisi lain, kita juga memerlukan agar para pelaku usaha dan pemimpin perusahaan, baik BUMN/BUMD maupun di sektor swasta memperlakukan karyawannya dengan adil, dengan memberlakukan beban dan waktu kerja serta memberikan upah sesuai standar yang berlaku.

Akhirnya, kita juga memerlukan para pemimpin masyarakat (para tokoh adat dan alim ulama) yang memberikan inspirasi, motivasi, teladan dalam membangun kerukunan, dan mengembangkan kerja sama untuk memajukan kesejateraan sosial.

Apabila semua pemimpin dari segala sektor kehidupan tampil sebagai teladan dalam menghidupan Pancasila sebagai fondasi yang kokoh bagi kegiatan pembangunan, maka tak mustahil seluruh warga bangsa akan tergerak untuk melakukan hal yang sama.

Dengan demikian, semua kita memiliki harapan yang lebih kuat, bahwa kebijakan dan kegiatan pembangunan akan mampu mengangkat tingkat kesejahteraan seluruh warga bangsa Indonesia.