Tuai Kontroversi, Jokowi Dinilai Perlu Klarifikasi Pengakuan soal Cawe-cawe Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai, Presiden Joko Widodo perlu menyampaikan klarifikasi soal pengakuannya tentang cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024.

Agar tak menjadi kontroversi berkepanjangan, penting bagi Jokowi untuk memberikan penjelasan ke publik mengenai apa yang dia maksud soal cawe-cawe tersebut.

“Diperlukan klarifikasi yang lebih jelas dalam konteks apa saja presiden hendak cawe-cawe,” kata Nyarwi kepada Kompas.com, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Sentimen Negatif Usai Jokowi Mengaku Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024...

Menurut Nyarwi, sedikitnya ada tiga hal yang harus diklarifikasi dari pernyataan Jokowi. Pertama, dalam hal apa saja presiden hendak cawe-cawe.

Kedua, sebagai apa atau dalam kapasitas apa kepala negara cawe-cawe. Dan ketiga, dalam ruang lingkup dan level mana saja presiden akan cawe-cawe urusan politik.

“Klarifikasi atas tiga hal ini penting agar masyarakat dan juga para pimpinan parpol, caleg (calon anggota legislatif) dan kandidat capres (calon presiden) dan calon wakil presiden (cawapres) bisa mengerti dan melihat dengan jelas bagaimana presiden memposisikan dan memerankan dirinya di tengah dinamika politik jelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Nyarwi mengatakan, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe urusan pemilu menimbulkan beragam interpretasi, khususnya terkait transisi kepemimpinan nasional.

Baca juga: Menyoal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Publik tahu bahwa Jokowi tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Mantan Wali Kota Solo tersebut juga merupakan kader PDI Perjuangan sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan selama hampir satu dekade.

Sebagai kepala negara, menurut Nyarwi, wajar jika Jokowi merasa punya kewajiban moral untuk memastikan agar transisi kepemimpinan nasional Pilpres 2024 berjalan dengan mulus tanpa riak-riak politik yang membahayakan.

Namun, sebagai individu yang sedang menjabat sebagai presiden dan politisi dari partai tertentu di mana parpol tersebut sudah mendeklarasikan bakal calon presiden, pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe pemilu dapat memicu beragam spekulasi.

“Khususnya dari pimpinan parpol dan tokoh-tokoh yang ingin memunculkan pasangan capres-cawapres, termasuk pasangan capres-cawapres alternatif di luar lingkaran Istana,” kata Nyarwi.

Lebih lanjut, Nyarwi menyebut, posisi, peran, preferensi, dan subyektifitas Jokowi terkait dengan siapa saja yang layak di-endorse sebagai calon presiden dan calon wakil presiden penerusnya dapat menimbulkan skala pengaruh yang sangat luas.

Pengaruh tersebut tidak hanya berdampak pada ketua-ketua umum parpol dan tokoh-tokoh potensial yang selama ini sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres dan cawapres semata, tetapi juga bisa menggerakkan barisan relawan Jokowi.

Selain itu, pengaruh tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bahkan bisa berkembang ke lingkungan birokrasi hingga ke kalangan TNI/Polri.

Mengingat besarnya pengaruh presiden dalam spektrum ini, Nyarwi menegaskan, alangkah baiknya jika Jokowi lebih bijak dalam bersikap dan berucap.