JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan PDI Perjuangan yang tengah menyiapkan 10 nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo menjadi artikel populer di Kompas.com, Selasa (30/5/2023).
Selanjutnya, pengakuan tersangka korupsi penyediaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Irwan Hermawan.
Lalu, penjelasan pihak Istana terkait pengakuan Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Berikut ulasan selengkapnya:
PDI-P saat ini telah menyiapkan 10 nama bakal cawapres pendamping Ganjar.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat konferensi pers pertemuan bersama DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
"Untuk PDI-P nama cawapresinya itu banyak, 10 nama ada," ujar Puan.
Namun, Puan tidak menjabarkan siapa saja 10 nama tersebut karena masih dalam proses penjajakan.
Adapun proses penjajakan ini akan menjaring siapa saja yang bisa menambah elektoral dan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.
"Kan waktu masih panjang, jadi kita akan diskusi kembali untuk bisa sama-sama bicarakan oleh Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) bersama dengan Ketum PPP (Mardiono)," kata dia.
Baca selengkapnya: PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Usul 2 Nama
Tersangka dugaan korupsi BTS, Irwan Hermawan (IH), mengungkap ada pihak dari luar kementerian yang "memaksa" proyek itu dijalankan dengan melanggar hukum.
Hal itu membuat pejabat Kemenkominfo terpaksa "menuruti" kemauan itu dan mulai menghubungi Irwan dan seorang tersangka lain, Windy Purnama (WP) untuk meminta "bantuan".
"Ya itu ketika proses sudah berjalan, sudah kontrak, berjalan, sepertinya, yang kami rasa ya, kami baca ada tekanan luar biasa dari pihak kementerian, institusi-institusi lain, dari pihak-pihak lain," ucap kuasa hukum Irwan, Handika Honggowongso saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/5/2023).
"Sehingga terpaksa lah pejabat kementerian itu mengambil kebijakan yang terpaksa harus memenuhi permintaan itu. Nah dalam rangka itu lah dia minta tolong supaya Pak IH dan Pak Windy ini bantu," sambung dia.
Baca selengkapnya: Tersangka Korupsi BTS Kominfo: Ada Tekanan Luar Biasa di Luar Kementerian untuk Penuhi Permintaan
Pihak Istana memberikan penjelasan soal pengakuan Presiden Joko Widodo bahwa ia cawe-cawe untuk pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/1/2023).
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal Pemilu Serentak 2024 berlangsung jujur, adil, dan demokratis.
"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin malam.
Baca selengkapnya: Penjelasan Istana soal Cawe-cawe yang Dimaksud Presiden Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.