Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tata Kelola ASN Makin Baik, Kemenkumham Sabet 3 Penghargaan BKN Award 2023

Kompas.com - 30/05/2023, 20:12 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyabet tiga penghargaan sekaligus pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto bersyukur atas tiga penghargaan dari instansi pembina manajemen aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia itu.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas diterimanya tiga penghargaan ini. Tetapi harus diingat, raihan ini, prestasi ini, jangan sampai membuat kita lengah untuk terus meningkatkan kualitas,”  ujarnya di Pullman Bandung Grand Central, Jawa Barat, Selasa (30/05/2023).

Andap juga mengimbau seluruh jajarannya terus belajar dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah akhir perjuangan.

Adapun penghargaan tersebut diraih dalam tiga kategori penilaian untuk kementerian tipe besar. Salah satunya bahkan meraih terbaik pertama dalam pemanfaatan sistem computer assisted test (CAT).

Baca juga: Pelayanan Publik Baik, Kemenkumham Raih Juara 2 UKPBJ Proaktif 2023

Dalam kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, instansi yang dipimpin Yasonna H Laoly itu menjadi terbaik pertama atau meningkat satu level dari tahun sebelumnya yang menempati urutan kedua.

Andap menyebutkan, pembentukan manajemen talenta selain untuk mengoptimalkan perekrutan pejabat di lingkungan Kemenkumham juga melalui merit system dan ditujukan untuk regenerasi sumber daya manusia (SDM) ASN yang dituntut semakin berkualitas.

Hal tersebut mengingat kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan semakin dinamis ke depannya.

“Apalagi BKN saat ini tengah membangun profil manajemen talenta ASN, yang telah dimulai dengan pemetaan potensi dan kompetensi melalui talent pool,” ujar pria kelahiran 23 Juni 1966 itu dalam siaran persnya, Selasa.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 mengatakan, dalam dinamika perkembangan kondisi global, konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi turut berubah.

Baca juga: Kemenkumham: Mario Dandy dan Shane Tetap Jalani Masa Pengenalan di Rutan Cipinang

Tak hanya itu, kata dia, pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang.

“Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa,” ujar Ma’ruf yang hadir secara daring dari Istana Wakil Presiden.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan, birokrasi yang dinamis biasanya dikelompokkan dalam tiga strata, yanki institutional setting (setting kelembagaan), proses bisnis, dan SDM.

“Kita tidak bisa mengganti ‘pemainnya’ tanpa memperbaiki ‘kesebelasan’ dan ‘liganya’. Jadi tidak akan berarti apa-apa kalau kita hanya mengganti manusianya, tetapi proses bisnis dan organisasinya masih sama,” terang Analis Kebijakan Ahli Utama itu.

Adapun award pertama yang diraih Kemenkumham dalam BKN Award Tahun 2023, yaitu kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN. Untuk kategori ini, Kemenkumham menjadi salah satu instansi pemerintah terbaik.

Kemudian, kategori lainnya adalah 14 kementerian, 2 lembaga, dan 6 badan dari instansi pemerintah lainnya.

Baca juga: Kemenkumham Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik, Yasonna: Kami Fokus Layani Masyarakat

Penghargaan kategori tersebut diberikan karena dinilai telah berhasil menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Penerapan Norma Standar dan Prosedur Kriteria sampai Layanan Digital ASN.

Kategori berikutnya adalah Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja. Kemenkumham menjadi salah satu kementerian terbaik, yani berada dalam urutan lima dari kementerian/lembaga yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com